KemenPUPR upayakan infrastruktur miliki sisi strategis mitigasi banjir

KemenPUPR upayakan infrastruktur miliki sisi strategis mitigasi banjir

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazali saat menjadi pembicara di Rakornas BNBP di Jakarta, Kamis (4/3/2021). (ANTARA/Devi Nindy)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengupayakan setiap infrastruktur yang dibangun memiliki sisi strategis dalam mitigasi bencana.

Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazali saat menjadi pembicara di Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis.

"Tingginya frekuensi kejadian bencana di Indonesia mengharuskan Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai upaya pembangunan ekonomi juga memiliki sisi strategis dalam mitigasi bencana," ujar Achmad.

Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur berupa bendungan agar tetap dilaksanakan di kawasan resapan air.

Baca juga: Menko Luhut minta pemerintah daerah perhatikan desa-desa rawan tsunami

Hal itu dilakukan selain untuk menjaga kesediaan air baku pada musim kemarau, juga membantu manajemen debit air yang berlebihan pada musim penghujan.

Misalnya pada program mitigasi bencana banjir, Achmad mengatakan pembangunan infrastruktur pencegahan tidak hanya dilakukan pada kawasan hulu aliran sungai, namun juga di daerah hilir dalam bentuk program-program normalisasi sungai.

"Atau di Jakarta disebut naturalisasi, dan konservasi sumber daya air," kata dia melanjutkan.

Baca juga: Ini empat teknologi pendukung mitigasi gempa-tsunami dalam INATEWS

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR antara lain pembangunan polder, tanggul banjir, embung, kolam retensi, dan normalisasi sungai melalui integrasi program pembangunan infrastruktur terpadu hulu hilir dalam ikatan wilayah fungsional daerah aliran sungai (DAS).

"Diharapkan banjir bisa lebih dikendalikan sehingga dampaknya terhadap sektor sosial ekonomi dapat diminimalisir," ujar dia.

Kementerian PUPR menyebutkan setidaknya ada 3.074 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari keseluruhan itu, 71 kejadian memiliki dampak signifikan, dan dari sana, setidaknya terdapat 58 kejadian bencana banjir di Indonesia.

Baca juga: Presiden: Tak boleh ada ego sektoral dalam penanggulangan bencana
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2021