Pemerintah Aceh tetapkan zona aglomerasi

Pemerintah Aceh tetapkan zona aglomerasi

Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP memeriksa penerapan protokol kesehatan (prokes) pengemudi dan penumpang angkutan antar kota dalam provinsi di posko penyekatan arus mudik di Kabupaten Aceh Besar - Sigli, Aceh, Sabtu (8/5/2021). ANTARA/Irwansyah Putra/aa.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Aceh memperbolehkan pergerakan orang antar kabupaten/kota dalam wilayah aglomerasi, serta memperbolehkan angkutan perintis ke kepulauan untuk tetap beroperasi seperti biasa.

“Aturan pembolehan pergerakan antar kabupaten/kota ini termuat dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor:440/8833 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Penyebaran Covid-19,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Deddy Lesmana di Banda Aceh, Sabtu.

Ia menjelaskan sesuai surat edaran tersebut cakupan wilayah aglomerasi yang digunakan untuk pembatasan pergerakan orang adalah Aceh Trade and Distribution Centre (ATDC) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA).

Ia menyebutkan ada enam zona atau wilayah aglomerasi di Aceh yang masih diperbolehkan dilayani oleh angkutan umum.

Pertama adalah Zona Pusat yaitu Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie. Untuk Zona Utara adalah Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Di Zona Timur ada Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang dan Zona Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Singkil.

Selanjutnya adalah Zona Selatan yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Simeulue, Zona Barat di Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.

Ia mengatakan untuk perjalanan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi dan perjalanan kapal penumpang serta kapal motor penyeberangan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasi) tes RT PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.

Namun pihaknya akan melakukan test acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten/Kota se Aceh dalam Provinsi Aceh.

Dalam surat edaran tersebut gubernur juga berpesan agar pelaksanaan pemeriksaan pergerakan orang di wilayah yang diperbolehkan itu wajib mengikuti protokol kesehatan.

Untuk lokasi pemeriksaan terhadap pengendalian transportasi selama masa peniadaan mudik dilakukan selama 24 jam dengan pengaturan regu berdasarkan keputusan ketua satuan tugas COVID-19 pada wilayah aglomerasi Aceh.

Deddy menambahkan bahwa Gubernur telah meminta agar Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Singkil, Bupati Aceh Tenggara dan Walikota Subulussalam untuk melakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan darat antar Provinsi pada periode menjelang masa peniadaan mudik pada tanggal 22 April – 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei – 24 Mei 2021.

Pengendalian transportasi itu berupa larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat antar Provinsi yang digunakan untuk kepentingan mudik dan tidak mengizinkan orang masuk dan keluar perbatasan Aceh yang berlaku tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

Baca juga: Kemenhub: Transportasi di wilayah aglomerasi hanya untuk hal esensial

Baca juga: Dishub: Pekerja dari aglomerasi Jakarta tak perlu surat tugas

Baca juga: Pemprov Sulteng gunakan skema aglomerasi untuk atur mudik

Baca juga: Pemprov Jateng matangkan rencana operasional angkutan aglomerasi

Pewarta : M Ifdhal
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021