Pemprov Kaltara koordinasikan persiapan rencana kepulangan 155 PMI

Pemprov Kaltara koordinasikan persiapan rencana kepulangan 155 PMI

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang saat rapat kerja dengan Forkopimda mempersiapkan terkait rencana kepulangan 155 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan di DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Jumat (18/6). ANTARA/HO - Dinas KISP Pemprov Kaltara

Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengatakan pemerintah provinsi itu segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait persiapan rencana kepulangan 155 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Krayan, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia.

"Untuk mengantisipasi masalah ini, kami akan buat Satgas Perbatasan. Harus tuntas pekan ini agar bisa segera tertangani, khususnya yang masuk lewat wilayah Krayan. Kalau yang lewat Sebatik sudah tertangani," kata Zainal saat rapat kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Jumat.

Baca juga: BP2MI perkirakan 5,3 juta PMI ilegal bekerja di sejumlah negara

Baca juga: BP2MI-Satgas Pamtas amankan enam PMI di perbatasan Indonesia-Malaysia


Pemulangan dilakukan, karena para PMI tersebut bekerja melalui jalur nonprosedural atau ilegal.

Gubernur Zainal juga telah mengarahkan para pemangku kepentingan untuk terus memonitor rencana pemulangan PMI tersebut.

Dia menjelaskan pemulangan PMI di tengah pandemi perlu proses penanganan yang ketat, apalagi situasi COVID-19 di Malaysia sedang tidak kondusif.

"Saya minta ke Pemkab Nunukan untuk langkah awal berdayakan dokter dan perawat yang ada di sana, jika ada PMI yang masuk lewat Krayan wajib dites COVID-19 terlebih dahulu," kata Gubernur.

Setelah itu, lanjutnya, isolasi lima hari dengan memanfaatkan Rumah Sakit Pratama yang ada di sana. Gunakan ruang rawat inapnya untuk isolasi mandiri.

Pemprov Kaltara segera bersurat ke pusat guna meminta bantuan untuk pemulangan para PMI tersebut, termasuk membahas waktu dan teknis pemulangan. "Setelah lima hari baru kita upayakan mengangkut mereka untuk pulang ke kampungnya. Saya sudah koordinasi dengan Danlanud, insya Allah ada solusi," katanya.

Baca juga: Kapolri diminta tindak tegas perusahaan berangkatkan PMI ilegal

Dalam waktu dekat, Gubernur dan Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila, Brigjen TNI Suratno akan bersurat ke Pangdam atau Panglima TNI untuk meminta bantuan satu unit pesawat yang bisa standby di sana guna mengangkut para PMI.

Menurut Zainal, sebagian besar PMI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia tersebut, berasal dari luar Kaltara. Para kepala daerah asal TKI juga sudah mengetahui rencana pemulangan ini.

"80 persen memang dari luar Kaltara. Pemkab Nunukan juga sudah berkomunikasi dengan para bupati dan gubernur asal PMI tersebut," ujarnya.
Pewarta : Susylo Asmalyah
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021