Kemenhub perketat PPKM Darurat di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

Kemenhub perketat PPKM Darurat di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

Kendaraan dari Bali yang akan menyeberang ke Banyuwangi menunggu kapal kembali beroperasi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Selasa (29/6/2021). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/hp. (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan ketentuan baru terkait operasional angkutan penyeberangan khusus di lintas Ketapang-Gilimanuk selama periode PPKM Darurat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan bahwa akan berlaku larangan penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang pada waktu operasi mulai Rabu, 14 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 pukul 19.00 – 06.00 WIB untuk memperketat pemberlakuan PPKM Darurat. Ia memastikan bahwa pada waktu tersebut kendaraan logistik akan tetap dilayani dan dapat beroperasi penuh.

“Untuk ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam SE Dirjen Hubdat. Pelaksanaan PPKM Darurat sejauh ini di Ketapang-Gilimanuk kurang maksimal, masih ditemukan penumpang yang sudah menyeberang ke Gilimanuk namun hasil rapid Test Antigennya positif, sehingga perlu dilakukan pengetatan di Pelabuhan Ketapang sebagai bentuk antisipasi,” kata Dirjen Budi dalam keterangannya, Selasa.

Baca juga: KA Lokal khusus pekerja esensial/kritikal, pelanggan turun 69 persen

Dirjen Budi juga meminta PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pembaruan pada aplikasi Ferizy sehingga memuat informasi tentang penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang yang tidak diperbolehkan membeli tiket pada pukul 19.00 – 06.00 WIB. Oleh karena itu bagi calon penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang, diimbau untuk mengatur perjalanan sehingga tidak tiba saat malam hari pada periode pelarangan tersebut. Selain itu juga ada penambahan persyaratan pembeli tiket agar dilengkapi dengan hasil negatif rapid test Antigen dan kartu vaksin.

Ia juga menyatakan bahwa setiap petugas loket wajib memeriksa kelengkapan persyaratan perjalanan berupa hasil negatif rapid test antigen dan Kartu vaksin kecuali bagi kendaraan logistik tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin.

“Bagi kendaraan logistik tetap beroperasi, khusus yang tujuan akhirnya di Pulau Lombok kami harapkan tidak ada yang melewati Pulau Bali dan diarahkan untuk menggunakan Angkutan Long Distance Ferry (LDF) yang telah disediakan,” ujarnya.

Baca juga: Menko Airlangga: Program PEN dioptimalkan untuk kompensasi dampak PPKM

Menurut Dirjen Budi, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah, Operator, Gapasdap, INFA maupun masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu diharapkan kepada operator kapal dapat membentuk personil khusus di kapal untuk dapat memastikan dipatuhinya protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang tegas.

"Saya berharap dalam waktu dekat akan ada sosialisasi sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menyampaikan ketentuan ini kepada masyarakat dan calon pengguna jasa,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejak tanggal 3 Juli hingga 11 Juli 2021 pada periode PPKM Darurat, terpantau produktifitas lintas harian Penumpang turun 49 persen, semula 21.004/hari menjadi 10.676/hari. Sementara, kendaraan penumpang turun 54 persen, semula 4.322/hari menjadi 1.977/hari. Kendaraan Logistik turun 4 persen, semula 2.600/hari menjadi 2.498/hari.
Pewarta : Adimas Raditya Fahky P
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021