Kepala BKF Kemenkeu: Reformasi belanja negara akan diperkuat

Kepala BKF Kemenkeu: Reformasi belanja negara akan diperkuat

Tangkapan layar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam “Sarasehan Virtual 100 Ekonom” yang dipantau di Jakarta, Kamis (26/8/2021). ANTARA/Sanya Dinda.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah terus berusaha memperkuat reformasi kebijakan fiskal, terutama dalam penyaluran belanja negara.

“Tahun 2020, 2021, dan 2022, kita akan salurkan belanja dengan sangat-sangat countercyclical seperti kebanyakan negara. Tapi hasil kita berbeda dengan negara lain dimana hasil dari kebijakan countercyclical kita cukup untuk ekonomi bertahan tidak berkontraksi terlalu dalam pada 2020,” kata Febrio dalam “Sarasehan Virtual 100 Ekonom” yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Febrio mengatakan pemerintah akan memastikan belanja yang disalurkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, pemerintah berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan yang berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kita harus memastikan sekuat apa belanja kita untuk human capital investment, untuk menyiapkan SDM kita agar berdaya saing dalam beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.

Di tengah pandemi COVID-19, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan mencapai 9 hingga 10 persen dari total anggaran belanja dalam APBN. Sementara itu, pemerintah telah menentukan bahwa belanja pendidikan harus setidaknya 20 persen dari belanja dalam APBN.

Selain itu, belanja negara juga harus dapat menurunkan biaya logistik bagi dalam negeri. Hal ini agar produk manufaktur buatan dalam negeri menjadi lebih murah dan memiliki daya saing di antara produk dari luar negeri.

Saat ini pemerintah masih tetap membidik defisit anggaran kembali di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam APBN 2023. Namun jika dibutuhkan belanja lebih banyak untuk menyejahterakan masyarakat, Febrio mengatakan besaran defisit tidak menjadi persoalan selama belanja pemerintah tepat sasaran.

“Defisit dipatok 3 persen dari PDB adalah bagian dari disiplin pemerintah untuk menjaga stabilitas,” terangnya.

Febrio pun menerangkan bahwa target defisit itu diperlukan agar pemerintah tetap memiliki arah dalam pengelolaan APBN.

Baca juga: Menkeu sebut belanja negara capai Rp1.368,4 triliun per Juli 2021
Baca juga: Presiden: Belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun
Baca juga: Sri Mulyani: Belanja negara Mei 2021 tumbuh 12,1 persen

Pewarta : Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021