Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta pemerintah daerah aktif mengajak kelompok masyarakat melawan pandemi COVID-19 dengan bersama-sama mengampanyekan pentingnya disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.

“Pemda diminta lebih aktif menggandeng masyarakat sipil, karena sejauh monitoring Tim KSP, modal sosial Indonesia sangat kuat di tingkat hulu,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko saat berdiskusi dengan para bupati dan jajaran pemimpin daerah di Kabupaten Klaten dan Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (7/9), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Joanes mengapresiasi gerakan masyarakat, seperti Jogo Tonggo dan Tim Kubur Cepat (TKC) di Kabupaten Klaten yang membantu penanganan COVID-19. Dia berharap gerakan masyarakat seperti itu diperkuat dan mendapat dukungan pemda.

Baca juga: KSP usulkan solusi atasi kelangkaan peti kemas untuk ekspor

Gerakan Tim Kubur Cepat (TKC), merupakan inisiatif masyarakat dari berbagai unsur di Klaten yang bertujuan meringankan beban penanganan COVID-19 di daerah. Melalui gerakan tersebut relawan TKC di Klaten yang saat ini hampir mencapai 4.000 orang bergerak membantu pemulasaran dan pemakaman warga yang meninggal akibat COVID-19.

Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan kabupaten ini hingga kini masih mencatatkan kasus kematian akibat COVID-19 cukup tinggi, yakni berada pada level 8,3 persen. Angka ini didominasi pasien lansia, pasien dengan penyakit bawaan (komorbid), dan pasien yang belum menerima vaksin.

“Kami akan memperkuat penanganan COVID-19 dengan program pembagian masker di setiap desa melalui puskesmas, yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Moeldoko memimpin rapat evaluasi terkait penyelesaian konflik agaria

Sementara itu di Kabupaten Wonogiri, walaupun angka penularan COVID-19 dan bed occupancy rate (BOR) sudah menurun, tetapi tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap prokes masih menjadi perhatian.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan strategi penanganan COVID-19 di Wonogiri dilakukan dengan memperkuat kapasitas di desa dan kecamatan.

Meskipun per tanggal 7 September 2021 Wonogiri memasuki PPKM level 3, pemerintah memastikan bahwa kebijakan mematikan lampu jalan di atas pukul 20.00 WIB untuk menekan mobilitas masyarakat akan terus gencar dilakukan.

Baca juga: KSP apresiasi peran aktif kelompok agama dalam penanganan COVID-19
  #ingatpesanibu
#sudahdivaksintetap3m
#vaksinmelindungikitasemua 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021