Jakarta (ANTARA) - Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI akan memperkuat realisasi penyerapan anggaran, salah satu upayanya yang akan ditempuh adalah melalui refocusing anggaran.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya penguatan anggaran yang dialokasikan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah.

Sebagai perwakilan daerah, LaNyalla menilai penyerapan aspirasi merupakan hal mendasar yang menjadi tugas dan fungsi lembaganya.

"Kita ini membawa nama lembaga negara. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat sudah semestinya menjadi fokus perhatian kita bersama," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu meminta kepada PURT dan Kesekretariatan DPD RI untuk memenuhi hak para senator dalam menjalankan tugas kenegaraannya.

Baca juga: Mahyudin: Peran DPD RI yang ideal dapat memantik pembangunan daerah

"Sepanjang untuk tugas kelembagaan saya kira harus diperhatikan dengan baik. Toh ini demi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi," ujar LaNyalla.

DPD RI menggelar rapat konsultasi Pimpinan PURT dengan Pimpinan DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Rabu.

Rapat yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan turut dihadiri Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, Wakil Ketua III DPD RI Sutan B Nadjamudin.

Hadir pula sejumlah anggota DPD RI di antaranya Ketua PURT Ahmad Nawardi, Wakil Ketua Komite II Hasan Basri dan Sudirman dan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono, selaku pimpinan sidang mengatakan rapat ini diselenggarakan atas permintaan lembaga PURT.

Menurut Nono, untuk membahas hal itu maka diperlukan untuk melihat kembali alokasi anggaran yang telah tersedia.

Baca juga: DPD RI raih predikat WTP untuk yang ke-15 kali

"Nanti kita lihat seluruh anggaran mana yang belum terserap dan dialokasikan untuk apa," kata Nono.

Sedangkan Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin meminta kepada Sekretariat Jenderal DPD RI untuk membuatkan buku induk anggaran. Menurutnya, buku induk anggaran itu penting agar ada transparansi anggaran yang dapat dikontrol dengan baik oleh para pimpinan.

"Harus disiapkan buku induk anggaran khusus pimpinan. Kita harus perkuat transparansi dan pengawasan," ujar Mahyudin.

Ketua PURT DPD RI Ahmad Nawardi menjelaskan pembahasan mengenai hal tersebut telah didasarkan pada rapat-rapat sebelumnya.

"Hal ini berdasarkan pada rapat gabungan pada Maret lalu dan rapat-rapat selanjutnya untuk mengantisipasi refocusing dan guna memenuhi kebutuhan program," ujarnya.

Untuk membahas lebih detail, rapat sendiri akan dilanjutkan pada akhir Oktober 2021 dalam rangka refocusing anggaran di sejumlah kegiatan yang bisa diarahkan untuk semakin memperkuat kinerja kelembagaan DPD RI.

Baca juga: Ketua DPD: Siapkan skenario penyelamatan ancaman tsunami di Pacitan

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021