Mensos: Data PBI JK terintegrasi dengan DTKS

Mensos: Data PBI JK terintegrasi dengan DTKS

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers mengenai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Senin (27/9/2021). ANTARA/Devi Nindy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial dengan pemutakhiran data.

Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) disyaratkan bagi warga miskin dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang padan dengan Data Dukcapil.

“Data yang tidak padan dengan NIK harus dikeluarkan, tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini sebabnya, karena pindah segmen. Meninggal dunia, data ganda, atau sudah termasuk kategori miskin,” ujar Risma di Jakarta, Senin.

Program PBI JK menurut Risma mendasarkan pada tiga regulasi yakni UU nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, diatur pada Pasal 14 ayat 2 bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Kedua, pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan pada Pasal 8 (2) bahwa identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir, sehingga harus padan dengan Dukcapil.

Baca juga: Kemensos integrasikan 74 juta data PBI dengan DTKS
Baca juga: Disdik DKI rampungkan pemadanan DTKS untuk KJP Plus tahap II-2021


Risma mengatakan, regulasi ketiga dengan merujuk pada Permensos Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Disebutkan pada Pasal 4, PBI JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri.

“Saya menetapkan PBI JK itu sebulan sekali. Jadi di minggu pertama setelah saya menetapkan DTKS, saya buka kesempatan kepada daerah untuk mengirimkan data hasil verifikasi mereka. Sebelum saya tetapkan di pertengahan bulan,” kata Risma.

Risma mengatakan perbaikan data tersebut ditetapkan setiap tanggal 12, dan pengesahannya dilakukan setiap tanggal 15.

Untuk penetapan data per, 15 September 2021, dari data PBI JK sebelumnya, setelah dilakukan pemadanan terdapat data yang padan DTKS sebanyak 74.420.345, dan ada 12.633.338 yang tidak masuk DTKS, namun sudah padan Dukcapil.

Baca juga: Risma minta Pemda imbangi akselerasi dan akurasi pembaruan DTKS
Baca juga: Mensos tekankan peran pemda di DTKS kunci penyaluran bansos tepat
Baca juga: Pemerintah upayakan semua penerima bansos terdaftar di DTKS
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021