Komnas HAM: Buruh migran rentan tidak terlindungi saat pandemi

Komnas HAM: Buruh migran rentan tidak terlindungi saat pandemi

Tangkapan layar - Komisioner Pemantauan atau Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam dalam kuliah umum secara daring hukum dan hak asasi manusia (HAM) bertopik “Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia” yang disiarkan langsung di kanal YouTube FHUB Official, Jakarta, Senin (18/10/2021). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan buruh migran Indonesia menjadi orang yang paling rentan tidak terlindungi dari penularan virus COVID-19 saat ini.

Menurut Choirul Anam saat menjadi narasumber dalam kuliah umum secara daring hukum dan hak asasi manusia (HAM) bertopik “Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia” yang disiarkan langsung di kanal YouTube FHUB Official, Jakarta, Senin, ada dua penyebab buruh migran rentan tidak terlindungi di tengah pandemi ini.

Pertama, buruh migran berada jauh dari seluruh perangkat perlindungan negara yang ditetapkan konstitusi untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan mengatasi dampak negatif lainnya. Kedua, kondisi di negara lain tempat buruh migran itu berada justru menomorsekiankan perlindungan kepada mereka karena yang diutamakan adalah warga negara di sana.

Baca juga: Komnas HAM minta Presiden evaluasi Kepmenaker 260/2015

“Di Malaysia dan beberapa tempat lain, kondisi buruh migran memang memprihatinkan dalam dua tahun terakhir ini karena COVID-19,” katanya.

Dalam penjelasan itu, dia membagikan data dari tahun 2020 hingga Maret 2021. Ada 36 kasus aduan buruh migran yang ditangani Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Isu permasalahan paling tinggi adalah pemulangan mereka ke Tanah Air.

Menurut dia, para buruh migran di saat pandemi tidak bisa keluar rumah. Selain itu, mereka terdiskriminasi dalam mendapatkan pelayanan dan pemulihan dari penularan virus COVID-19 karena bukan menjadi pihak yang diprioritaskan di negara lain. Mereka pun tidak mendapatkan vaksin.

Baca juga: Komnas HAM: Nama dosen USK Saiful Mahdi harus dipulihkan

Di sisi lain, Choirul Anam mengatakan fenomena tersebut menjadi dilematis karena kendala pandemi membuat perlindungan untuk buruh migran menjadi lemah.

Ia mengatakan sesampainya di Indonesia, perlakuan terhadap buruh migran berbeda dengan masyarakat umum yang memasuki Indonesia, terlebih para buruh migran yang tiba di daerah perbatasan.

“Jangan bayangkan buruh migran seperti orang pelesir dari luar negeri yang pulang, disuruh isolasi, diberi fasilitas, dan sebagainya,” ucapnya.

Baca juga: Komisioner Komnas HAM RI temui Saiful Mahdi di Lapas Banda Aceh

Dalam kuliah umum yang rutin diadakan secara daring oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan beragam tema itu, Komisioner Komnas HAM menjelaskan buruh migran tersebut tidak dapat mendapatkan pelayanan yang baik setibanya di Tanah Air karena keterbatasan layanan dan banyaknya rombongan mereka.

Oleh karena itu, ujarnya, perlindungan terhadap buruh migran menjadi perhatian khusus dari Komnas HAM.

Pewarta : Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021