Sekolah diharuskan habiskan dana BOS di akhir tahun

Sekolah diharuskan habiskan dana BOS di akhir tahun

Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sutanto saat menjadi pembicara lokakarya pengelolaan BOS pada pembelajaran tatap muka di Semarang, Rabu (27/10/2021). (ANTARA/I.C. Senjaya)

Semarang (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan sekolah penerima BOS pada 2021 harus menghabiskan alokasi dana tersebut di akhir tahun karena akan berdampak pada pengalokasian tahun berikutnya.

Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sutanto di Semarang, Rabu, mengatakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2021.

"Jangan sampai ada uang BOS sisa di akhir tahun. Sisa anggaran BOS akan diperhitungkan dengan anggaran tahun berikutnya," katanya saat menjadi pembicara lokakarya pengelolaan BOS pada pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Anggota DPR: Permendikbud Dana BOS mendiskriminasi hak anak bersekolah

Oleh karena itu, ia meminta sekolah penerima BOS untuk memanfaatkan seoptimal mungkin penggunaan dana tersebut.

Menurut dia, alokasi BOS bisa diserap habis karena sekolah sebelumnya telah menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

"Misalnya, tahun ini dapat alokasi Rp200 juta, tetapi ternyata di akhir tahun masih tersisa Rp20 juta. Pada tahun berikutnya tidak akan dapat Rp200 juta lagi, tetapi Rp180 juta karena dinilai kemampuan serapannya sebesar itu," katanya.

Sejak 2020, lanjut dia, penyaluran dana BOS langsung ke rekening masing-masing sekolah.

Alokasi BOS pada tahun ini, kata dia, mencapai Rp52,5 triliun, di mana alokasi terbanyak untuk SD yang mencapai Rp23 triliun.

Ia memastikan semua sekolah berhak menerima dana BOS.

"Tinggal pahami saja aturannya, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta peraturan Menteri Dalam Negeri," katanya.

Baca juga: Komisi X sebut dana BOS bisa lancarkan rencana sekolah tatap muka
Baca juga: Nadiem pastikan tak ada sekolah dirugikan dengan mekanisme baru BOS

Pewarta : Immanuel Citra Senjaya
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021