"Sebanyak 6.000 guru yang belum divaksinasi itu merupakan guru di sekolah-sekolah swasta, sehingga kami kesulitan untuk menyikapinya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Jumat.
Akan tetapi, untuk cakupan vaksinasi guru di sekolah negeri sudah mencapai 91 persen dari target total sasaran sekitar 9.000 guru, sedangkan cakupan tenaga non-guru 89 persen.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi terungkapnya data 6.000 guru di Kota Mataram ternyata belum divaksinasi, dalam kegiatan rapat koordinasi validasi data sasaran vaksin COVID-19 di Kota Mataram, bersama jajaran TNI/Polri dihadiri Kapolresta) Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya.
Baca juga: NTB minta tambahan kuota vaksin ke pemerintah pusat
Baca juga: Kapolri ingatkan NTB terkait WorldSBK butuh persiapan cegah COVID-19
Menurut Fatwir, untuk mengoptimalkan cakupan vaksinasi guru di sekolah swasta ini, pihaknya sudah berulang kali mengirimkan surat izin pelayanan vaksinasi di sekolah masing-masing.
Bahkan dalam surat tersebut, dicantumkan sanksi administrasi terhadap sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan vaksinasi.
"Sayangnya hal itu kurang mendapatkan perhatian, apalagi sekolah yang dikelola yayasan. Ada beberapa sekolah secara jelas menolak, tapi ada juga yang belum mau karena alasan masih ragu-ragu," katanya.
Terkait dengan itu, Disdik kembali akan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, dan tim vaksinasi baik dari jajaran TNI/Polri, maupun dari Dinas Kesehatan Kota Mataram.
Kalaupun guru-guru yang ada di sekolah swasta tersebut tetap tidak mau divaksinasi, maka mereka nantinya diminta untuk membuat surat pernyataan beserta alasannya.
"Ini akan menjadi tugas Satgas COVID-19, termasuk jajaran TNI/Polri agar satgas memiliki acuan riil ketika dilakukan validasi cakupan vaksinasi," katanya.
Sementara menyikapi hal itu, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi yang juga hadir dalam rapat tersebut, mengatakan, hal ini akan menjadi ranah kebijakan Wali Kota Mataram
"Jika guru di sekolah swasta ternyata ada yang tidak mau divaksinasi bahkan menolak, yang bisa menjawab kepala daerah untuk mengambil kebijakan final," katanya.*
Baca juga: Mandalika butuh 1,25 juta dosis vaksin COVID-19 untuk WSBK
Baca juga: NTB dapat tambahan vaksin 50 ribu dosis dari Komisi IX DPR
Pewarta: Nirkomala
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
