"Kami menyampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran KKP tahun 2021, yang terealisasi sebesar 98,88 persen dari pagu sebesar Rp4,77 triliun. Tentu serapan ini lebih tinggi dari serapan tingkat nasional. Capaian tersebut tentu harus dipertahankan pada kinerja tahun 2022," kata Sudin di Jakarta, Rabu.
Terkait automatic adjustment belanja KKP tahun anggaran 2022, Sudin mengingatkan KKP agar anggaran automatic adjustment yang masuk sebagai dana cadangan tidak memotong anggaran program dan kegiatan yang bersifat pemulihan ekonomi. Menurutnya, anggaran yang bersifat pemulihan ekonomi ini bernilai strategi karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, terutama para nelayan dan pebudidaya.
Baca juga: Ketua Komisi IV DPR RI ingin anggaran KKP dapat ditambah
Presiden Joko Widodo mengarahkan kepada setiap jajarannya yang memimpin kementerian-lembaga untuk melakukan automatic adjusment atau dana cadangan yang sewaktu-waktu siap digunakan untuk mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa dana automatic adjusment di kementeriannya menggunakan anggaran untuk gaji 13 dan THR karyawan tahun 2022. Selain itu dana cadangan tersebut juga berasal dari akun belanja barang pada kegiatan pendukung dengan tidak mengurangi output kegiatan prioritas yang totalnya senilai Rp296,5 miliar.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengungkapkan Komisi IV DPR RI akan terus mendukung rencana kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, terlebih dalam menghadapi situasi yang serba tidak menentu di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: KKP: Investasi kelautan dan perikanan 2021 capai Rp6,02 triliun
"Mulai dari nilai tukar nelayan, budidaya ikan, juga produksi perikanan, investasi sektor kelautan dan perikanan, neraca produk perikanan, juga PDB perikanan banyak mengalami peningkatan yang signifikan. Kami mendorong KKP untuk terus mencanangkan, mengimplementasikan program yang dekat dengan masyarakat luas, yang bisa benar benar memberdayakan kelompok-kelompok nelayan yang ada,” kata Budi.
Dia juga mengingatkan bahwa pengawasan sumber daya kelautan masih menjadi pekerjaan rumah bersama mengingat terbatasnya anggaran untuk lautan Indonesia yang begitu luas. “Beberapa waktu lalu komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Timur. Kita ini lagi euforia mau pindah ibu kota. Tapi, infrastruktur pengawasan kelautan di Kalimantan Timur juga (Kalimantan) Utara masih perlu diperhatikan,” katanya.
Budi berharap kebijakan-kebijakan yang ada ke depannya mendukung persiapan untuk pemindahan ibu kota negara, termasuk pengawasan sumber daya kelautannya. “Saya rasa manfaatnya bakal dinikmati masyarakat banyak, termasuk masyarakat lokal yang ada,” kata dia.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
