"Fraksi kami mendukung kecepatan dan ketegasan respon presiden SBY terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan intelejen Australia yang melanggar HAM, moral dan etika karena selama delapan tahun terakhir ini kedua negara mempunyai hubungan dan kerja sama diberbagai bidang. Jadi penghentian sementara pertukaran informasi dan latihan militer sudah tepat," kata Sekretaris Fraksi PD, Teuku Riefky, di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Rabu.
Ditambahkan, Presiden SBY malam ini akan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Australia, Tonny Abbot untuk meminta penjelasan tentang penyadapan terhadap Presiden SBY, ibu Ani Yudhoyono serta pejabat negara Indonesia lainnya pada 2009 lalu.
"Kami sepakat dengan Presiden SBY, sikap rasional dan tidak emosional harus dikedepankan dalam menghadapi penyelesaian permasalahan ini. Tetapi ingat, Presiden RI tidak sendiri, ada 250 juta rakyat indonesia menunggu sikap resmi dari pemerintah Australia," kata Riefky.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
