Usulan pemerintah yang terakhir mencapai Rp400 triliun dalam APBN-P 2014. Ini tidak bisa disetujui begitu saja karena perlu trobosan untuk tekan subsidi BBM dan listrik,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Anggaran DPR RI Satya W Yudha menegaskan pemerintah perlu lakukan langkah trobosan untuk menekan subsidi Bahan Bakar Minyak dan listrik agar tidak membengkak belanja subsidi sebesar Rp400 triliun dalam APBN-P 2014.
"Usulan pemerintah yang terakhir mencapai Rp400 triliun dalam APBN-P 2014. Ini tidak bisa disetujui begitu saja karena perlu trobosan untuk tekan subsidi BBM dan listrik," kata Satya W Yudha usai rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan untuk subdisi listrik harus dimaksimalkan penambahan energi seperti percepat penambahan 10 ribu kilo watt tahap pertama.
Selain itu menurut dia, perlu manajemen belanja volume BBM harus ditekan agar tidak over kuota.
"Perlu diterapkan Radio Frequency Identification (RFID) sehingga volume bisa dikontrol baik dan tidak ada penimbunan sehingga tidak kurangi belanja subsidi BBM," katanya.
Satya mengatakan dirinya menawarkan pada pemerintah untuk konsutasi pada Mahkamah Konstitusi agar pemerintah bisa menawarkan adanya "fix" subsidi.
Hal itu menurut dia agar belanja subsidi dipatok tidak lebih dari Rp300 triliun sehingga berimplikasi besaran harga premium yang dibeli masyarakat.
"Mengingat ada hal krusial menyangkut apakah liberalisasi atau tidak, namun hal ini harus didiskusikan antara pemerintah dengan MK," katanya.
Terakhir menurut dia, pemerintah harus berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatasi belanja subsidi.
Menurut dia hal itu untuk menjatah kuota BBM denan aturan hukum sehingga tidak ada pelanggaran hukum di kemudian hari.
"Tanpa langkah itu, kelebihan kuota BBM bersubsidi pasti akan terjadi dan menimbulkan pembengkakan hingga Rp400 triliun," katanya.
Dalam draf RAPBN-Perubahan 2014, pendapatan negara ditetapkan Rp1.597,7 triliun atau turun Rp69,4 triliun dibandingkan angka APBN sebesar Rp1.667,1 triliun. Namun belanja negara sedikit mengalami kenaikan, yaitu Rp1.849,4 triliun atau naik Rp6,9 triliun dari angka APBN Rp1.842,5 triliun.
Belanja subsidi BBM dipastikan mengalami kenaikan Rp74,3 triliun atau meningkat menjadi Rp285 triliun dari angka pada APBN sebesar Rp210,7 triliun. Demikian juga subsidi listrik yang ditetapkan Rp107,1 triliun atau naik Rp35,7 triliun dari angka APBN Rp71,4 triliun.
Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN-Perubahan 2014 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp11.700 per dolar AS, tingkat bunga SPN 3 bulan 6,0 persen.
Kemudian, asumsi lainnya harga minyak mentah Indonesia 105 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 818 ribu barel per hari dan lifting gas 1.224 ribu barel setara minyak per hari.
Hampir seluruh asumsi makro mengalami perubahan dibandingkan asumsi dalam APBN, contohnya lifting minyak yang hanya ditetapkan 818 ribu barel per hari, dari sebelumnya 870 ribu barel per hari.
Hal tersebut dikarenakan lifting minyak bumi di triwulan I 2014 diperkirakan hanya mencapai 797 ribu barel per hari, akibat cuaca buruk, gangguan operasi serta penurunan alamiah produksi sumur-sumur tua.(*)
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
