"Terdapat empat hal yang ada dalam pandangan Indonesia, berdasarkan pengalaman untuk memastikan kelestarian hutan," kata Presiden yang juga menjadi pimpinan sidang pararel tersebut merupakan bagian dari KTT Iklim yang pada pagi harinya dibuka oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Hal yang pertama ada, Indonesia mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca 26 persen pada 2020. Dimana target itu bisa meningkat menjadi 41 persen dengan dukungan internasional.
"Hal yang kedua adalah Indonesia fokus pada upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan melindungi 63 juta hektar hutan alam dan lahan gambut melalui moratorium konversi hutan sebagai upaya menghentikan deforetasi termasuk kerjasama dengan Norwegia di bidang pengelolaan kehutanan seperti pembuatan peta yang akurat dan juga mengenai kesinambungan penggunaan lahan," katanya.
Tak hanya itu, kata Presiden, pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi hutan dengan melibatkan semua pemangku kebijakan seperti masyarakat yang hidup di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan juga kalangan usahawan swasta termasuk membentuk gugus tugas Redd Plus untuk mengelola pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dan hal yang keempat adalah membentuk gugus tugas yang melindungi untuk memastikan bagaimana semua hal itu dikelola dengan baik dan mencapai tujuannya.
Presiden Yudhoyono juga menilai ada dua hal yang penting terkait isu pengelolaan hutan sehingga tidak terjadi pengurangan jumlah hutan nasional dimanapun.
"Isu yang pertama adalah terkait dengan preservasi pohon dan yang kedua adalah bagaimana menyeimbangkan antara kelestarian alam dengan kebutuhan masyarakat. Ini diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia menginisiasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata," katanya.
Dalam sidang pararel yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono dan PM Solberg tersebut, sidang memberikan kesempatan pada enam pihak yang dinilai bisa memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana masing-masing pihak memberikan kontribusi atas upaya untuk memastikan kelestarian hutan yang berkaitan juga dengan iklim.
Dari enam pihak tersebut, dua diantaranya berasal dari Indonesia masing-masing CEO Golden Agri Resources Franky Widjaya dan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang.
Franky Widjaya dalam paparannya mengatakan pemerintah Indonesia secara nasional telah menerapkan sejumlah aturan dan panduan dalam pengelolaan hutan termasuk diantaranya memiliki sebuah peta nasional sehingga para pengusaha terkait bidang kehutanan bisa mengetahui mana wilayah yang termasuk hutan konservasi dan mana yang bisa digunakan untuk produksi.
"Kami bekerjasama juga dengan sejumlah NGO, termasuk Green Peace untuk mengetahui bagaimana proses konservasi dan bagaimana bisa berkontribusi untuk hal itu," katanya.
Sementara itu Gubernur Teras Narang, dalam paparannya mengatakan pihaknya termasuk dalam sebuah gugus tugas yang tergabung dari 26 negara yang bergerak bersama untuk mencegah deforestasi dalam sebuah kerjasama internasional. Teras Narang mengatakan para anggota dari gugus tugas itu belum lama ini berkumpul di Rio Branco Brasil dan menyepakati adanya deklarasi Rio Branco yang isinya melakukan sejumlah langkah untuk mencegah laju deforestasi.
"Kami menyadari bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu melalui deklarasi ini kami memberikan sinyal agar semua pihak terlibat dalam upaya ini," katanya.
Teras Narang mengatakan kemampuan dan pengalaman bagaimana masyarakat atau komunitas asli di daerah menjaga hutannya merupakan contoh yang baik bagaimana semua pihak mengeloal hutan. Dalam akhir paparannya, ia mengajak semua pihak untuk tidak lagi membuang waktu dalam upaya menyelamatkan hutan yang ada di seluruh dunia. (P008)
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
