Pada tahap atau fase pertama adalah pembangunan tanggul raksasa dulu, agar warga Jakarta Utara tidak lagi mengalami banjir rob,"
Jakarta (ANTARA News) - Tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang merupakan bagian dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) yang ditargetkan selesai pada 2030 memiliki tiga tahapan, demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung.

"Pada tahap atau fase pertama adalah pembangunan tanggul raksasa dulu, agar warga Jakarta Utara tidak lagi mengalami banjir rob," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, saat meresmikan pencanangan tanggul laut raksasa di Pluit, Jakarta, Kamis petang.

Tahap pertama tanggul laut raksasa ini juga melingkupi penguatan atau perbaikan seluruh tanggul sungai yang berhilir di Teluk Jakarta.

Penguatan tanggul, menurut Chairul, sangat dibutuhkan karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan muka tanah di Jakarta Utara sebesar 7,5 sentimeter per tahun.

Jika penurunan tersebut dibiarkan, wilayah Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada 2030, dan mengakibatkan 13 sungai yang mengalir ke Jakarta, tidak dapat mengalirkan airnya lagi secara gravitasi ke Teluk Jakarta. 20 tahun kemudian, atau 2050, kata Chairul, sebagian besar Jakarta akan tenggelam.

"Jika kita tidak melakukan apa-apa, tahun 2050, sebagian besar Jakarta, dan Monas, yakni simbol Jakarta akan tenggelam," ujarnya.

Menko Perekonomian mengatakan pada tahap kedua NCICD, pemerintah akan membangun tanggul laut di wilayah barat proyek, dilanjutkan dengan proyek infrastruktur, konektivitas, serta kegiatan perbaikan lingkungan yang telah rusak.

"Tentu tanggul saja tidak cukup, nanti juga akan disiapkan infrastruktur lainnya. Nah pengembang silahkan bangun. Izin Amdalnya sudah ada, tinggal diproses," ujar dia.

Adapun pada tahap ketiga, akan dibangun tanggul di wilayah timur, sekaligus pengembangan zona ekonomi pelabuhan, melanjutkan konektivitas, membangun lingkungan baru serta pengolahan limbah padat.

Chairul berjanji akan memperhatikan seluruh dampak dari pembangunan mega proyek ini, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Jakarta Utara.

"Jika ada pembangunan atau pemindahan pelabuhan misalnya, akan mendahulukan dahulu kepentingan rakyat. Haram hukumnya pembangunan menyengsarakan rakyat," ujarnya. (*)

Pewarta: Ella Syafputri
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014