"Kalau soal kereta cepat yang dibutuhkan adalah koordinasi lebih baik. Memang ada percepatan (pembangunan kereta cepat) tapi Kemenhub ingin menjaga prosedur," kata Jusuf Kalla pada konferensi pers di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat.
Menurut JK, Kemenhub ingin berhati-hati agar pembangunan kereta cepat itu tidak sampai keluar dari prosedur.
Wapres kemudian mengasosiasikan kehati-hatian itu dengan apa yang menimpa Richard Jose Lino dalam kasus Pelindo II yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga karena juga berkaitan dengan masalah prosedur.
"(Kemenhub) menjaga betul prosedur sehingga nampaknya terjadi perbedaan," kata JK.
Mengenai soal kereta cepat ini, JK mengaku sudah mengumpulkan semua pihak terkai agar semua dapat saling berkonsultasi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri berjanji untuk menjelaskan secara rinci dan terbuka proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung itu.
"Nanti semua akan disampaikan secara detail dan rinci dari awal sampai akhir prosesnya, rapat-rapatnya berapa kali kemudian juga mengenai biayanya, semuanya," kata Jokowi di Jakarta, Jumat. "Ini baru disiapkan, semuanya akan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi."
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
