"Pemerintah dan masyarakat harus memberikan kontrolnya terhadap pulau-pulau potensial itu supaya jangan sampai beralih kepemilikan. Apalagi kita sedang meggenjot sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam APBN yang lebih memadai,” tegas Mujib Rohmad dalam keterangan tertulis Humas DPR, Senin.
Politisi Partai Golkar dari Dapil Jateng ini saat mengunjungi Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah, Jumat, juga menyoroti masih kecilnya anggaran sektor pariwisata di daerah.
Anggaran yang dikucurkan mulai 2008 sampai 2016 itu jumlahnya hanya 0,010 dari APBD sehingga perlu mendapatkan perhatian apalagi ke depan sektor pariwisata menjadi andalan pemasukan devisa.
Karena itu dia berharap, Gubernur yang mempunyai pulau-pulau potensial untuk wilayah destinasi, akan kelihatan dari sudut anggarannya.
“Kita ingin menggunakan istilah money follow activity. Kalau aktivitasnya besar mestinya anggarannya juga besar. Karena Karimunjawa sudah masuk wilayah destinasi yang dikembangkan, maka partisipasi anggaran lokal harus mendapatkan perhatian. Apalagi Karimunjawa ada 27 pulau dan baru 5 pulau dihuni, “ ungkap Mujib.
Puji Djuharnoto selaku Kepala Balai Pelayanan Informati Pariwisata Pemprov Jateng yang mendampingi Tim Kunspek Komisi X dalam pelayaran dari Semarang ke Karimunjawa mengakui, adanya pulau yang telah dibeli orang asing yaitu Pulau Menyawakan. Kepulauan Karimunjawa terdiri 27 pulau, baru 5 pulau yang berpenghuni.
Karimunjawa merupakan wilayah Kecamatan terdiri lima yaitu desa Karimunjawa, desa Kemujang, Parang, Nyamuk dan desa Genting. Masing-masing pulau berjauhan, seperti dari Karimun ke Parang perlu waktu dua jam dengan kapal cepat.
Kendala daerah ini adanya dua musim yang sangat tidak bisa ditoleransi di Karimunjawa. Pertama musim barat Januari- Maret muncul angin barat yang mengakibatkan pulau yang padam. Lalu musim timur Juni- September yang menyebabkan gelombang besar.
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
