Meskipun sebelumnya pihak kepolisian melarang para buruh melakukan "long march" karena akan menimbulkan kepadatan di jalan saat pemberlakuan bebas berkendaraan (car free day), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan akan tetap melaksanakan aksi tersebut.
"Titik kumpul buruh di Bundaran Hotel Indonesia sebelum menuju istana dan GBK, meskipun kepolisian melarang tetapi bagi kami tidak ada undang-undang yang melarang buruh melakukan long march'," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Ia mengaku sedang bernegosiasi dengan Polda Metro Jaya agar kendaraan para buruh diperbolehkan masuk ke Bundaran HI, namun jika tidak maka bus-bus yang ditumpangi buruh akan diparkir di sekitar Semanggi agar buruh bisa berjalan kaki menuju titik kumpul di Bundaran HI.
Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2016, buruh Indonesia secara serempak mengajukan empat tuntutan yakni menolak upah murah, pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan menaikkan upah minimum pada 2017 sebesar Rp650 ribu.
Kedua, menghentikan kriminalisasi buruh dan aktivis sosial, serta menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketiga, menolak reklamasi, penggusuran, dan RUU pengampunan pajak (tax amnesty) yang dianggap merugikan buruh karena sementara mereka dikendalikan dengan sistem upah murah melalui PP 78/2015, para pengemplang pajak justru diampuni.
Keempat, deklarasi organisasi masyarakat buruh sebagai kekuatan politik atau kelompok penekan yang terdiri dari kalangan buruh, guru honorer, mahasiswa, dan nelayan.
Pendeklarasian ormas yang bernama Rumah Rakyat Indonesia tersebut diperlukan untuk mempersatukan kekuatan seluruh buruh yang selama ini terkotak-kotak berdasarkan serikat pekerja mereka masing-masing.
"Ormas ini akan dideklarasikan di GBK, serta serentak di 28 provinsi di 200 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," kata Said.
KSPI memprediksi tidak kurang dari satu juta buruh di seluruh penjuru Tanah Air akan memperingati Hari Buruh Internasional melalui aksi yang dipusatkan di kantor-kantor gubernur dan wali kota.
Pewarta: Yashinta Difa P
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
