"BKKBN lebih dahulu akan melakukan evaluasi atau reviu terhadap GDPBK yang akan dilakukan," ujar Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Djusni Meirida saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) di tiap-tiap daerah memahami konsep GDPBK dan mampu menurunkannya ke dalam grand design SKPD dengan lingkup yang lebih spesifik.
"Kita memang belum pernah melakukan evaluasi dan rencananya akan dilakukan awal tahun depan untuk melihat apakah semua sudah menggunakan GDPBK khususnya yang terkait dengan kuantitas," jelas dia.
Melalui evaluasi itu, pihaknya kemudian bisa mengambil dan menentukan strategi berikutnya untuk mengoptimalkan peran dalam program SDGs.
Menurut Djusni, beragam isu yang didiskusikan bersama para peneliti di berbagai universitas, menjadi masukan berguna bagi BKKBN.
Diakuinya, bahwa mendorong aspek penduduk agar menjadi poros utama pembangunan atau people centered development memang tidak mudah.
"Namun, kami akan berupaya untuk mewujudkannya, salah satunya dengan Grand Design Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang akan kami terbitkan," papar Djusni.
Pewarta: RH Napitupulu
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
