"Aksi itu merupakan dinamika. Untuk PDIP sendiri, jika sudah ada surat rekomendasi dari DPP untuk mencalonkan siapa yang maju di Pilkada 2018, maka secara otomais akan menyatukannya. Jika ada yang tidak menaatinya, akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan partai," kata Rudi.
Menurut dia, aksi demo dalam koridor partai adalah seni, Jadi, selaku Ketua DPD saya menyikapi ini secara dingin dan santun.
Rudi mengakui, aksi yang dilakukan ada kaitannya dengan konstalasi politik menjelang Pilkada Malut, karena ada sejumlah kader PDIP yang siap menjadi kontestan.
"Di Tidore miliki calon sendiri, Halbar punya calon sendiri, Haltim miliki calon dan Halteng juga punya calon sendiri dan itulah seni dalam berpartai," katanya.
"Saya menganggap desakan delapan pimpinan DPC merupakan manuver politik, tetapi harus sesuai dengan aturan partai," katanya.
Dia membenarkan kalau saat ini, ada kader PDIP yang akan maju di pilkada, sehingga kegaduhan ini dibuat tanpa dasar dan bagian dari dinamika politik.
Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun ketika dihubungi menyatakan, selama belum ada keputusan pemberhentian maupun penonaktifan Ketua DPD PDIP Malut, maka Rudi Erawan masih tetap menjalankan roda organisasi dan program kerjanya.
"Saya meminta semua kader PDIP untuk menjaga tata krama dan mengedepankan etika dalam menyampaikan pendapatnya di Rakerda PDIP Malut ini," kata Komaruddin.
(T.KR-AF/J007)
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
