"Saya paham dan mendukung langkah preventif yang dilakukan oleh Polri. Ini terkait dengan posisi Polri sebagai penanggung jawab untuk menjaga ketertiban," kata Eva di Jakarta, Senin.
Sebelumnya Polri menerbitkan arahan dalam bentuk surat telegram kepada para Kapolda terkait maraknya kegiatan deklarasi politik untuk mendukung salah satu calon presiden tertentu.
Dalam surat telegram tersebut, ada empat aksi dukungan capres yang perlu mendapatkan perhatian yakni #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden.
Polri menyatakan berhak untuk mempelajari terlebih dahulu setiap permohonan kegiatan untuk melihat adanya potensi konflik ketika acara tersebut dilaksanakan.
Eva mengatakan langkah preventif ini sebagaimana yang dilakukan oleh Polri saat membubarkan pertemuan akademik, ibadah kelompok agama minoritas yang diancam kelompok intoleran di masa lampau.
"Daripada menimbulkan ketidaktertiban maka lebih baik tidak diberi ijin atau dibubarkan saja, tapi bisa diteruskan lain waktu, lain tempat dan lain-lain," kata dia.
Menurut Eva, standar prosedur operasi kepolisian memang begitu sejak dulu.
"SOP-nya memang begitu kok dari dulu, saat aku membela HKBP, Ahmadiyah, dan lainnya," kata Eva.
Baca juga: Bamsoet sebut polisi punya pertimbangan bubarkan aksi ganti presiden
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2018
