Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Sosial meminta pendistribusian bantuan ke Kabupaten Donggala dan daerah lainnya agar dikawal oleh aparat TNI atau polisi untuk memastikan bantuan tidak diambil di tengah jalan dan sampai ke korban.

"Belajar dari pengiriman bantuan logistik dari Sulbar yang diambil massa di jalan menuju Donggala, maka pengiriman bantuan logistik selanjutnya baik dari pusat atau provinsi lain agar sebelum masuk Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Utara meminta pengawalan dari korem/polsek setempat," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat yang dihubungi dari Jakarta, Senin.

Agar memastikan bantuan aman mengingat barang-barang logistik merupakan aset Kementerian Sosial, dan bantuan dipusatkan di gudang logistik Dinsos Provinsi, tambah Harry.

"Untuk pengendalian terkonsentrasi di Dinsos Provinsi, mengingat barang-barang logistik aset BMN Kemensos," katanya.

Baca juga: Kemensos buka tujuh dapur umum di Palu

Berdasarkan pantauan di lapangan proses evakuasi korban gempa dan tsunami di Kota Palu terkendala kurangnya alat berat. Semua masih dilakukan secara manual oleh Basarnas.

Hingga saat ini pasokan listrik dan telekomunikasi belum kembali normal. Warga pun beramai-ramai mengambil BBM di mobil-mobil tangki Pertamina, selain mengambil makanan dan minuman dari toko atau warung yang masih tutup.

Harry mengatakan, Kementerian Sosial telah membuka tujuh dapur umum lapangan di Kota Palu dan akan membuka satu unit di Donggala.

Rencananya hari ini akan bergerak ke Sigi, Parigi namun masih terkendala jalan yang sulit diakses.

Selain itu, sulitnya BBM, listrik yang belum pulih serta jaringan komunikasi yang masih lumpuh juga menyulitkan koordinasi bantuan.

Baca juga: Pemerintah akan menerima bantuan asing untuk Palu-Donggala

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018