Kita rutin menggelar rapat harian untuk persiapan Rakornas guna membahas pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019
Jakarta (ANTARA News) - Partai Bulan Bintang (PBB) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada awal November 2018 dengan seluruh DPW dan DPD PBB di Indonesia untuk menentukan arah koalisi di Pilpres 2019.
 
"Kita rutin menggelar rapat harian untuk persiapan Rakornas guna membahas pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019," kata Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra di Markas DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa. 
 
Hingga saat ini, kata Yusril, partainya belum menentukan pilihan untuk mendukung salah satu capres-cawapres saat ini, baik itu Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandiaga. 
 
"Dalam Rakornas nanti kita akan bicarakan soal koalisi di Pilpres. Kita akan dengarkan suara dari daerah. Insya Alloh nanti kita punya pendirian apakah mendukung Jokowi-Ma'ruf, Prabowo-Sandiaga atau mendukung saya sendiri. Kita lihat keputusan Mahkamah Konstitusi nanti," ucap Yusril. 
 
Dalam kesempatan itu, dirinya bersyukur seluruh caleg dari PBB diterima oleh KPU.
 
"Kita akan bertarung di 80 dapil di seluruh Indonesia. Kami yakin PBB akan masuk ke parlemen kembali," ucapnya. 
 
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Afriansyah Ferry Noer, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah saling klaim mendapatkan dukungan dari partainya tersebut. 
 
"PBB ini ibarat gadis cantik yang pura-pura dicuekin, tapi dibutuhkan. Dua kubu saling klaim dukungan PBB. Tetapi sampai saat ini PBB belum menentukan pilihan," katanya.
 
Ferry mengaku, hingga saat ini pihaknya juga masih menjajaki pasangan mana yang lebih berpihak kepada umat dan NKRI. 
 
Dia menilai, kedua pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi merupakan tokoh yang sudah berlatarbelakang muslim.
 
"Intinya kedua belah pihak ini sedang kami jajaki juga, mana yang lebih berpihak kepada umat," ujarnya. 
 
PBB hingga kini masih menunggu hasil keputusan uji materi UU Pemilu terkait Presidential Treshold 20 persen menjadi nol persen.
 
Meskipun KPU telah menutup pendaftaran pilpres 10 Agustus 2018 lalu, PBB menganggap masih ada peluang memunculkan calon alternatif jika MK mengabulkan.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018