"Dengan demikian, KSAD yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung agenda-agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan agenda reformasi TNI," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf saat melakukan audiensi dengan Komisioner Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.
Masa jabatan KSAD Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon KSAD baru.
Koalisi Masyarakat Sipil memandang proses pergantian KSAD sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon KSAD yang baru.
"Dalam organisasi TNI, pergantian KSAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Maka, dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi dan misi Panglima TNI dan Presiden," katanya.
Menurut dia, pemilihan KSAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya penting dalam proses pergantian KSAD itu, Presiden Jokowi perlu mendengarkan, mencermati dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan sekaligus melakukan audiensi kepada Komnas HAM agar KSAD yang baru bukan muncul dari individu yang sudah maupun berpotensial menghambat penyelesaian kasus-kasus HAM.
"Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke presiden dalam rangka mendapatkan calon Kasad yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia," kata Al Araf.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
