KPK panggil mantan Wabup Lampung Utara Sri Widodo

KPK panggil mantan Wabup Lampung Utara Sri Widodo

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada tahun anggaran 2018.

Sri Widodo dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 s.d. 2019 Zainudin (ZN).

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZN terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada TA 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Zainudin, yaitu Sekretaris DPD Partai NasDem Lampung Tengah Paryono dan anggota Satbrimobda Polda Lampung Tengah Erwin Mursalin.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami dan mengklarifikasi tentang dugaan pemberian uang kepada pihak MUS (Mustafa) selaku Bupati Lampung Tengah.

Sebelumnya, pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016 s.d. 2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016 s.d. 2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada TA 2018.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 s.d. 20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016 s.d. 2021 sebesar Rp95 miliar. Dia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Baca juga: KPK tahan tersangka penyuap mantan Bupati Lampung Tengah

Sebelumnya, Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BWI) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah pada TA 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Baca juga: KPK panggil 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 s.d. 2019 Achmad Junaidi S (AJS), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 s.d. 2019 Bunyana (BU), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 s.d. 2019 Raden Zugiri (RZ), dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 s.d. 2019 Zainudin (ZAI).

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan pada TA 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah pada TA 2017, dan pengesahan APBD Kab Lampung Tengah pada TA 2018. ***2***

Baca juga: KPK konfirmasi harta kekayaan Bupati Lampung Tengah
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019