Lemahnya manajemen krisis jadi masalah bagi petugas KPPS

Lemahnya manajemen krisis jadi masalah bagi petugas KPPS

Tim Peneliti Kajian Lintas Disiplin UGM memamparkan temuannya terkait penyebab kesakitan dan kematian petugas KPPS di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (25/6/2019). (Shofi Ayudiana)

Jakarta (ANTARA) - Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai lemahnya manajemen krisis menjadi masalah bagi petugas KPPS dalam Pemilu 2019 sehingga menyebabkan beberapa petugas sakit bahkan meninggal.

“Manajemen krisis tidak berjalan baik di lapangan sehingga ketika ada masalah di luar yang direncanakan, para petugas tidak tahu bagaimana cara menindaklanjutinya. Ketika ada petugas yang sakit tidak ada yang tahu mekanisme untuk menanganinya sehingga berujung pada kematian,” kata Koordinator Kajian Lintas Disiplin UGM, Abdul Gaffar Karim di Gedung KPU, Selasa.

Penyelenggaraan pemilu menurut Abdul tidak seharusnya memunculkan masalah sakit dan meninggalnya petugas jika gangguan saat pemilu dapat diantisipasi dengan manajemen bimbingan yang lebih baik.

Petugas TPS di DIY, yang menjadi tempat dilakukannya survei, misalnya ditemukan dari 212 petugas baik yang sehat dan sakit, 80 persen petugas menilai tuntutan pekerjaan pemilu tinggi sehingga mengalami kelelahan ketika bertugas.

Namun beberapa petugas menurutnya masih belum memahami mekanisme yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi situasi yang sulit dan mengganggu.

Tim Peneliti UGM pun merekomendasikan untuk memperkuat manajemen krisis dalam Pemilu di Indonesia. Perihal itu menurutnya mulai bisa diterapkan pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Baca juga: Peneliti UGM: Penyebab kematian petugas KPPS bersifat alamiah

Selain itu, mereka juga mengharapkan KPU dapat memberikan pelatihan yang lebih optimal kepada petugas sehingga tidak menyebabkan kebingungan saat bertugas.

Sementara itu, peneliti dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan tantangan lain dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019, adalah sulitnya mendapatkan petugas pemilu yang memiliki kondisi kesehatan yang baik.

"Kita untuk mendapatkan petugas saja sudah sulit, apalagi mendapatkan petugas yang benar-benar sehat. Selama ini kita hanya mengacu pada surat keterangan sehat yang artinya itu klaim dari mereka sendiri," ujar Riris.

Ia pun menyarankan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi setiap calon petugas untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Sebelumnya, tim peneliti UGM telah melakukan survei terhadap 400 dari 11.781 TPS di DIY untuk mengetahui penyebab sakit dan meninggalnya petugas TPS.

Berdasarkan hasil survei, ditemukan penyebab atau kematian atau kesakitan petugas diduga karena riwayat penyakit kardiovaskular yang sudah dimiliki, beban kerja petugas yang sangat tinggi sebelum, selama, dan sesudah hari pemilihan, adanya kendala terkait bimbingan teknis (bimtek), logistik, dan kesehatan.

Baca juga: Pencekik anggota KPPS Jakut divonis hukuman percobaan, JPU banding

 

Pewarta : Shofi Ayudiana
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019