GM FKPPI Jatim berharap tak ada perdebatan pasca-putusan MK

GM FKPPI Jatim berharap tak ada perdebatan pasca-putusan MK

Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak/hp)

Surabaya (ANTARA) - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI Polri (GM FKPPI) Jawa Timur berharap tak ada lagi perdebatan serta perselisihan seputar pemilihan presiden pasca-putusan sidang di Mahkamah Konstitusi.

"Harapan GM FKPPI tak ada lagi perdebatan, apalagi kemudian saling menjelekkan yang bisa memicu implikasi sosial lainnya," ujar Ketua GM FKPPI Jatim Agoes Soerjanto kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dibacakan Kamis (27/6), menolak seluruh permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno terkait sengketa Pilpres 2019.

Baca juga: Sidang MK, MK tolak gugatan Prabowo-Sandi

Baca juga: Pengamat: MK tolak gugatan Prabowo-Sandi karena dalilnya lemah


Putusan ini secara tidak langsung menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, secara hukum putusan MK bersifat final dan mengikat dan persepsi terjadi kecurangan tidak terbukti dalam sidang.

"Kalau sekarang masih ada yang pasang status pemilu curang, ada penggelembungan suara atau adanya rekayasa peradilan maka harus ditindak karena hal itu termasuk perbuatan melawan hukum," ucapnya.

Langkah tegas tersebut, kata dia, dinilai perlu untuk menjaga situasi kondusif, sebab implikasi polemik pemilu tidak saja pada ketenangan sosial politik, namun juga berpengaruh terhadap iklim investasi.

"Dengan memastikan politik stabil, maka pertumbuhan ekonomi terjamin, selanjutnya ada kemudahan orang untuk berusaha," katanya.

Baca juga: DPR apresiasi sikap kenegarawanan Prabowo

Baca juga: Sikap Prabowo-Sandi diapresiasi terima hasil putusan MK


Sementara itu, Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetyono menyampaikan bahwa pidato Prabowo Subianto usai permohonannya ditolak merupakan bentuk menghormati putusan MK meski tak mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Tinggal sekarang ini suasana pemilihan yang tadinya bermusuhan harus kembali baik," katanya.

Terkait rekonsiliasi antara pihak Jokowi dan Prabowo, menurutnya penting dilakukan, namun tidak mendesak karena sebetulnya keduanya kerap bertemu secara ide di media.

"Para elite politik sejatinya telah berkomunikasi. GM FKPPI meyakini komunikasi dua figur sentral pada Pilpres 2019 itu tak pernah putus meski secara fisik tidak pernah bertemu," tuturnya.

Didong, sapaan akrbanya, juga optimistis Prabowo Subianto memiliki jiwa ksatria, bahkan seperti 2014 yang saat itu melakukan sikap hormat kepada Jokowi usai diumumkan hasil pilpres.

"Kami yakin jiwa ksatria itu masih ada," katanya.

Baca juga: Gus Sholah anjurkan percepat rekonsiliasi

Baca juga: Fahri Hamzah: Rekonsiliasi harus dilakukan pascaputusan MK
Pewarta : Fiqih Arfani
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019