Kapolri berharap Presiden berikan tunjangan kinerja 100 persen

Kapolri berharap Presiden berikan tunjangan kinerja 100 persen

Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi pasukan saat menjadi inspiktur upacara puncak perayaan HUT ke-73 Bhayangkara dan bertindak sebagai inspektur upacara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Presiden mengapresiasi atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sert‹ berharap sinergitas TNI - Polri dapat ditingkatkan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berharap Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan yang kedua memberikan tunjangan kinerja 100 persen bagi anggota Polri dan TNI.

"Tersimpan harapan kepada Bapak Presiden kiranya tunjangan kinerja TNI dan Polri di masa kepemimpinan bapak 5 tahun ke depan Insya Allah bisa meningkat menjadi 100 persen, tapi kami siap menjaga stabilitas kambtibmas (keamanan, ketertiban, masyarakat) Pak agar pendapatan negara naik," kata Tito Karnavian sambil tersenyum saat menyampaikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-73 di lapangan
Monas Jakarta, Rabu.

Tito juga mengucapkan terima kasih atas peningkatan tunjangan kinerja bagi personel Polri dan TNI.

"Tunjangan kinerja sebesar 70 persen yang telah terlaksana selama 1 tahun ini, mulai 1 Juli 2018. Peningkatan ini terasa amat berarti bagi kesejahteraan TNI dan Polri terutama prajurit di bawah, tamtama, bintara, dan para perwira pertama," ungkap Tito.

Baca juga: Presiden Jokowi minta Polri tingkatkan kualitas SDM
Baca juga: Presiden: Terorisme dan radikalisme masih menjadi tantangan serius
Baca juga: Presiden Jokowi jadi inspektur upacara HUT Bhayangkara


Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal  Hadi Tjahjanto mengaku mempunyai visi yang sama untuk menjaga stabilitas kambtibmas serta menjaga tahapan Pemilu 2019.

"Hingga momentum pelantikan pada Oktober 2019 mendatang Insya Allah lancar. Kami juga berkomitmen bersama Panglima TNI menjaga stabilitas dalam negeri pascapelantikan sehingga pemerintah bisa melaksanakan program-program pembangunan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan nasional," kata Tito.

Tito juga menyebutkan bahwa sudah ada perbaikan pengelolaan organisasi Polri dengan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diraih Polri selama 6 tahun berturut-turut mulai 2013-2018.

"Kinerja Polri juga semakin akuntabel atau semakin dapat dipertanggungjawabkan dengan naiknya nilai akuntabilitas kinerja dari 72,11 di tahun lalu menjadi 74,08 dengan kualifikasi BB+, peningkatan indeks reformasi birokrasi Polri menunjukkan telah terjadi reformasi dalam diri Polri naik juga menjadi BB+, juga terwujud 69 zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan melayani di lingkungan Polri yang jumlahnya terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan," ungkap Tito.

Berbagai perbaikan yang dilakukan Polri selama tiga tahun tersebut melalui program bernama promoter

"Profesionalisme, modernisasi dan terpercaya dengan titik berat pada 3 titik utama, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media," kata Tito.

Peningkatan kinerja diwujudkan dengan peningkatan layanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum dan pemeliharaan stabilitas kambtibmas secara optimal sementara perbaikan kultur terutama menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan dan menekan kekerasan eksesif.

"Manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial termasuk menyampaikan upaya Polri memelihara kamtibmas serta meminimalisisasi berita negatif termasuk hoaks dan ujaran kebencian," ungkap Tito.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Polisi milik seluruh elemen masyarakat
Baca juga: Latihan marching band Akpol dan Akmil jadi hiburan warga di Monas
Baca juga: Kapolres ajak masyarakat perbatasan cintai NKRI


Kapolri pun mengklaim dalam tiga tahun implementasi program promoter yang menunjukkan hasil yang relatif cukup baik.

"Kepercayaan publik terhadap institusi publik cukup meningkat. Jika di tahun 2016, Polri termasuk tiga institusi yang tidak dipercaya publik, Alhamdulillah saat ini telah berada pada tiga besar lembaga yang dipercaya publik berdasar sejumlah survei yang cukup kredibel," kata Tito.

Polri yang saat ini memiliki 446.873 personel tersebar di 34 Polda, 461 Polres dan 4.872 Polsek.

Turut hadir dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan istri serta Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dan istri.

Selanjutnya Wakil Presiden 2009-2014 Boediono, Wakil Presiden 1993-1998 Try Sutrisno, istri dari Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, para menteri kabinet kerja, para tokoh agama dan masyarakat serta pensiunan Polri dan TNI.

Acara puncak peringatan hari Bhayangkara ke-73 diselenggarakan pada 10 Juli 2019 meski hari Bhayangkara jatuh pada 1 Juli.

Upacara tersebut diundur menjadi tanggal 10 Juli dikarenakan sebelumnya para personel masih bertugas mengamankan rangkaian Pilpres 2019

Upacara melibatkan hampir empat ribu personel, empat resimen dan 13 batalyon baik dari Polri, TNI maupun komponen masyarakat.

Rangkaian acara terdiri dari parade dan berbagai peragaan kemampuan personil seperti drum band gabungan taruna TNI Polri, rampak gendang gabungan, parade marching band Polwan, terjun payung dari 22 anggota Polri dan TNI, 7 helikopeter Baharkam Polri melakukan flying pass, hingga pemberian penghargaan kepada anggota Polri dan masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam rangka menjaga keamanan NKRI.
Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019