Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan di Jakarta, Senin, hasil IPKM ini sangat bermanfaat dan akan digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan terkait sebagai langkah intervensi pada masalah kesehatan di tiap daerah di Indonesia.
"IPKM ini penting, karena menunjukkan sampai ke kabupaten-kota. Kekurangan tiap kabupaten-kota tidak sama, pasti kita akan intervensi sesuai data yang kita lihat, supaya bisa menerapkan pembangunan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia," kata Menkes.
Data IPKM 2019 yang diluncurkan oleh Balitbang Kemenkes secara umum menunjukkan peningkatan nasional pada pembangunan kesehatan manusia dibandingkan IPKM tahun 2013.
IPKM Indonesia secara nasional pada 2013 di angka 0,5404 menjadi naik pada 2019 di angka 0,6087.
IPKM dihasilkan dari penilaian 30 indikator yang masuk dalam tujuh sub indeks penilaian tiap provinsi, yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan.
Bali menjadi provinsi dengan IPKM tertinggi karena dinilai sudah memiliki infrastruktur kesehatan yang baik, termasuk dari sisi kesehatan lingkungan dan cakupan imunisasi.
Sementara wilayah Papua disebut masih terkendala geografis dan masalah infrastruktur yang membuat rendahnya pembangunan kesehatan di wilayah tersebut.
Menkes Nila memahami kendala tersebut namun tetap menginginkan agar pembangunan kesehatan di provinsi paling timur Indonesia tersebut juga menjadi perhatian oleh pemerintah daerah setempat.
"Akses ke daerah masih jadi masalah yang belum kita selesaikan. Seringkali sulit mencapai fasilitas kesehatan karena transportasi dan infrastruktur yang belum begitu baik," kata Menkes.
Baca juga: BPS: indeks pembangunan manusia di Sumsel meningkat
Baca juga: Menkes ajak masyarakat tinggalkan rokok
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
