Bengkulu (ANTARA News) - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Suharto mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah menerbitkan rekomendasi pengerukan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai untuk PT Pelindo II.
"Pengerukan itu belum bisa dilaksanakan karena pemerintah daerah belum menerbitkan rekomendasi, padahal pendangkalan semakin parah," kata Suharto, di Bengkulu, Senin.
Rekomendasi dari Pemprov Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu dan Administrator Pelabuhan Pulau Baai merupakan syarat administrasi bagi Dirjen Perhubungan Laut untuk menerbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) kepada PT Pelindo II.
Meski Dirjen Perhubungan Laut sudah memerintahkan PT Pelindo II mengatasi pendangkalan dengan melakukan pengerukan, namun tanpa rekomendasi tersebut, SIKK tidak bisa diterbitkan.
"Kami minta eksekutif bisa bekerja sesuai prosedur, apalagi Dirjen Perhubungan Laut sudah merekomendasikan PT Pelindo II untuk mengatasi pendangkalan" terangnya.
Anggota Fraksi Raflesia Bersatu ini mengatakan tidak ada alasan Plt Gubernur untuk tidak menerbitkan rekomendasi tersebut.
"Jangan sampai kepentingan sekelompok orang diutamakan diatas kepentingan seluruh masyarakat Bengkulu. Apalagi Dirjen Perhubungan Laut sudah menunjuk PT Pelindo," katanya.
Sebelumnya Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah mengatakan tidak perlu menerbitkan rekomendasi tersebut sebab Dirjen Perhubungan Laut sudah menunjuk PT Pelindo II.
"Ibaratnya orang mengurus surat keterangan berkelakuan baik, berarti otomatis sudah memiliki KTP, saya menilai perintah dari Dirjen itu sudah cukup bagi PT Pelindo untuk bekerja," katanya.
Namun, Manajer PT Pelindo II Cabang Bengkulu Ade Hartono mengatakan SIKK akan diterbitkan Dirjen Perhubungan Laut jika pemerintah daerah sudah mengeluarkan rekomendasi.
Ia mengatakan sudah menyurati Pemprov Bengkulu untuk meminta rekomendasi tersebut, namun hingga saat ini belum ada respon.
"Kami sudah mendapat rekomendasi dari Wali Kota dan Adpel, tapi dari Plt Gubernur belum sehingga pengerukan belum bisa dilakukan," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu Ali Berti mengatakan kondisi alur masuk Pelabuhan Pulau Baai yang semakin kritis akibat sedimentasi pasir akan dilaporkan ke Menteri Perhubungan.
"Hingga awal bulan ini belum ada pengerukan yang dilakukan PT Pelindo II, padahal kedalaman alur hanya 3,5 meter, jadi kami akan melaporkan ini ke Menteri Perhubungan," katanya.
(ANTARA)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2011
"Pengerukan itu belum bisa dilaksanakan karena pemerintah daerah belum menerbitkan rekomendasi, padahal pendangkalan semakin parah," kata Suharto, di Bengkulu, Senin.
Rekomendasi dari Pemprov Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu dan Administrator Pelabuhan Pulau Baai merupakan syarat administrasi bagi Dirjen Perhubungan Laut untuk menerbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) kepada PT Pelindo II.
Meski Dirjen Perhubungan Laut sudah memerintahkan PT Pelindo II mengatasi pendangkalan dengan melakukan pengerukan, namun tanpa rekomendasi tersebut, SIKK tidak bisa diterbitkan.
"Kami minta eksekutif bisa bekerja sesuai prosedur, apalagi Dirjen Perhubungan Laut sudah merekomendasikan PT Pelindo II untuk mengatasi pendangkalan" terangnya.
Anggota Fraksi Raflesia Bersatu ini mengatakan tidak ada alasan Plt Gubernur untuk tidak menerbitkan rekomendasi tersebut.
"Jangan sampai kepentingan sekelompok orang diutamakan diatas kepentingan seluruh masyarakat Bengkulu. Apalagi Dirjen Perhubungan Laut sudah menunjuk PT Pelindo," katanya.
Sebelumnya Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah mengatakan tidak perlu menerbitkan rekomendasi tersebut sebab Dirjen Perhubungan Laut sudah menunjuk PT Pelindo II.
"Ibaratnya orang mengurus surat keterangan berkelakuan baik, berarti otomatis sudah memiliki KTP, saya menilai perintah dari Dirjen itu sudah cukup bagi PT Pelindo untuk bekerja," katanya.
Namun, Manajer PT Pelindo II Cabang Bengkulu Ade Hartono mengatakan SIKK akan diterbitkan Dirjen Perhubungan Laut jika pemerintah daerah sudah mengeluarkan rekomendasi.
Ia mengatakan sudah menyurati Pemprov Bengkulu untuk meminta rekomendasi tersebut, namun hingga saat ini belum ada respon.
"Kami sudah mendapat rekomendasi dari Wali Kota dan Adpel, tapi dari Plt Gubernur belum sehingga pengerukan belum bisa dilakukan," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu Ali Berti mengatakan kondisi alur masuk Pelabuhan Pulau Baai yang semakin kritis akibat sedimentasi pasir akan dilaporkan ke Menteri Perhubungan.
"Hingga awal bulan ini belum ada pengerukan yang dilakukan PT Pelindo II, padahal kedalaman alur hanya 3,5 meter, jadi kami akan melaporkan ini ke Menteri Perhubungan," katanya.
(ANTARA)
Editor : Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2011