Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu menilai sektor pariwisata Indonesia menghadapi tantangan pengurangan emisi karbon.
"Tantangan yang dihadapi sektor pariwisata semakin besar, terkait dengan tuntutan amanat UU Pariwisata Tahun 2009, target pengurangan emisi CO2 dalam rencana aksi nasional perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang sebentar lagi akan disepakati sebagai MDGs (Millenium Development Goals Post) pasca-2015," kata Mari Elka Pangestu di Jakarta, Senin.
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia bersama 189 negara lain menandatangani Deklarasi Milenium dalam Pertemuan Puncak Milenium di New York.
Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai delapan sasaran pembangunan dalam MDG, sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan paling lambat 2015.
"Dalam perjalanannya, tidak semua MDG tercapai dan saat ini sedang dirumuskan oleh anggota PBB, target-target pembangungan berkelanjutan pasca-2015," katanya.
Untuk itu, katanya, semua pihak dalam sektor pariwisata harus memahami makna utama dari pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan.
"Dengan begitu pengelolaan sektor ini ke depan, tidak hanya mampu menunaikan amanat UU Pariwisata 2009, sekaligus tujuan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)," katanya.
Selain itu, katanya, tuntutan konsumen juga sudah bergeser dengan minat pada destinasi wisata yang dikelola secara berkelanjutan.
"Kita perlu menetapkan target dan merancang konsep pembangunan pariwisata yang bisa mengadopsi makna pembangunan berkelanjutan," katanya.
Ia berpendapat, konsep itu berarti pembangunan pariwisata bukan saja berdampak ekonomi yang positif, tetapi menguntungkan masyarakat setempat (inklusif) dan meminimalkan dampak negatif sosial budaya dan lingkungan.
Selain itu, katanya, mengoptimalkan peran pariwisata dalam konservasi alam dan pelestarian warisan budaya.
"Agar tujuan besar dan khusus untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan tercapai, maka kerangka kerja agenda pembangunan berkelanjutan tersebut harus dapat menggambarkan prioritas pencapaian target SDGs melalui sinergitas antarpihak baik di pemerintah, antara pemerintah pusat dan daerah, dan dengan semua 'stakeholder'," katanya. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Tantangan yang dihadapi sektor pariwisata semakin besar, terkait dengan tuntutan amanat UU Pariwisata Tahun 2009, target pengurangan emisi CO2 dalam rencana aksi nasional perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang sebentar lagi akan disepakati sebagai MDGs (Millenium Development Goals Post) pasca-2015," kata Mari Elka Pangestu di Jakarta, Senin.
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia bersama 189 negara lain menandatangani Deklarasi Milenium dalam Pertemuan Puncak Milenium di New York.
Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai delapan sasaran pembangunan dalam MDG, sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan paling lambat 2015.
"Dalam perjalanannya, tidak semua MDG tercapai dan saat ini sedang dirumuskan oleh anggota PBB, target-target pembangungan berkelanjutan pasca-2015," katanya.
Untuk itu, katanya, semua pihak dalam sektor pariwisata harus memahami makna utama dari pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan.
"Dengan begitu pengelolaan sektor ini ke depan, tidak hanya mampu menunaikan amanat UU Pariwisata 2009, sekaligus tujuan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)," katanya.
Selain itu, katanya, tuntutan konsumen juga sudah bergeser dengan minat pada destinasi wisata yang dikelola secara berkelanjutan.
"Kita perlu menetapkan target dan merancang konsep pembangunan pariwisata yang bisa mengadopsi makna pembangunan berkelanjutan," katanya.
Ia berpendapat, konsep itu berarti pembangunan pariwisata bukan saja berdampak ekonomi yang positif, tetapi menguntungkan masyarakat setempat (inklusif) dan meminimalkan dampak negatif sosial budaya dan lingkungan.
Selain itu, katanya, mengoptimalkan peran pariwisata dalam konservasi alam dan pelestarian warisan budaya.
"Agar tujuan besar dan khusus untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan tercapai, maka kerangka kerja agenda pembangunan berkelanjutan tersebut harus dapat menggambarkan prioritas pencapaian target SDGs melalui sinergitas antarpihak baik di pemerintah, antara pemerintah pusat dan daerah, dan dengan semua 'stakeholder'," katanya. (Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014