Jakarta (ANTARA Jambi) - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menginstruksikan seluruh prajuritnya agar prajurit TNI tetap menggunakan amunisi hampa dan karet dalam membantu pengamanan Pilpres, meski dalam kondisi krusial sekalipun.
"Bila ditemukan ada penggunaan peluru tajam maka bukanlah tindakan TNI," kata Panglima TNI saat melakukan inspeksi kesiapan personel di Markas Kostrad, Gambir, Jakarta, Rabu.
Ia pun berharap prajurit tidak ragu dalam melakukan tugasnya untuk membantu pengamanan Pilpres karena sebagai prajurit patriot sejati kepentingan negara di atas segala-galanya.
"Melindungi dan mengayomi di atas segala-galanya. Untuk itu saya minta kesiapsiagaannya dalam posisi diri. Bagi prajurit mengorbankan dirinya adalah biasa untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu berikan segalanya negara. Prajurit tidak perlu ragu-ragu, dimana masalah memanggil prajurit, masalah semua harus selesai," tegasnya.
Moeldoko mengatakan, dalam kondisi saat ini maka semua situasi harus teranalisis dengan baik sehingga pengamanan tidak berlangsung secara mendadak. Oleh karena itu seluruh personel TNI harus mengikuti perkembangan Pilpres dengan sebaik-baiknya.
Peristiwa tahun 1997-1998, kata Panglima TNI tidak boleh terulang, karena masyarakat sipil menjadi korban dengan penggunaan peluru tajam. Dalam menghadapi situasi apa pun, apabila terjadi hal krusial saya perintahkan tidak ada prajurit yang membawa amunisi tajam.
"Saya hanya menginstruksikan amunsi hampa dan karet. Kalau ada yang tajam bukan TNI. Saya punya pengalaman tahun 1997. Kalian tidak perlu ragu bertindak sepanjang mengikuti perintah TNI. Netral, tegas, sepanjang itu dilakukan maka panglima TNI akan bertanggung jawab. Pelihara kesiapan, saya yakin TNI selalu menentukan dalam mengawal bangsa, ingat itu," tegas Panglima TNI.
Terkait dilakukannya sidak, tambah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini, mengatakan, TNI ingin menunjukkan ke masyarakat Indonesia untuk tidak was-was pascapilpres.
"Ini merupakan komponen untuk tidak memproduksi hal-hal negatif dan membangunkan emosi salah satu pihak dan sebagainya. Saat-saat dibutuhkan negara, Kostrad harus bisa tampil menyelesaikan," kata Moeldoko.
Sebanyak 23 ribu personel TNI melekat untuk perbantuan ke Polri dalam rangka pengamanan hingga proses Pilpres seutuhnya berakhir dengan ditetapkannya presiden terpilih. Sementara pasukan yang disiagakan sebanyak 10.000 personel. Prajurit yang melekat ataupun bersiaga terdiri atas berbagai matra baik AD, AL maupun AU dari berbagai satuan, termasuk pasukan khusus. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Bila ditemukan ada penggunaan peluru tajam maka bukanlah tindakan TNI," kata Panglima TNI saat melakukan inspeksi kesiapan personel di Markas Kostrad, Gambir, Jakarta, Rabu.
Ia pun berharap prajurit tidak ragu dalam melakukan tugasnya untuk membantu pengamanan Pilpres karena sebagai prajurit patriot sejati kepentingan negara di atas segala-galanya.
"Melindungi dan mengayomi di atas segala-galanya. Untuk itu saya minta kesiapsiagaannya dalam posisi diri. Bagi prajurit mengorbankan dirinya adalah biasa untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu berikan segalanya negara. Prajurit tidak perlu ragu-ragu, dimana masalah memanggil prajurit, masalah semua harus selesai," tegasnya.
Moeldoko mengatakan, dalam kondisi saat ini maka semua situasi harus teranalisis dengan baik sehingga pengamanan tidak berlangsung secara mendadak. Oleh karena itu seluruh personel TNI harus mengikuti perkembangan Pilpres dengan sebaik-baiknya.
Peristiwa tahun 1997-1998, kata Panglima TNI tidak boleh terulang, karena masyarakat sipil menjadi korban dengan penggunaan peluru tajam. Dalam menghadapi situasi apa pun, apabila terjadi hal krusial saya perintahkan tidak ada prajurit yang membawa amunisi tajam.
"Saya hanya menginstruksikan amunsi hampa dan karet. Kalau ada yang tajam bukan TNI. Saya punya pengalaman tahun 1997. Kalian tidak perlu ragu bertindak sepanjang mengikuti perintah TNI. Netral, tegas, sepanjang itu dilakukan maka panglima TNI akan bertanggung jawab. Pelihara kesiapan, saya yakin TNI selalu menentukan dalam mengawal bangsa, ingat itu," tegas Panglima TNI.
Terkait dilakukannya sidak, tambah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini, mengatakan, TNI ingin menunjukkan ke masyarakat Indonesia untuk tidak was-was pascapilpres.
"Ini merupakan komponen untuk tidak memproduksi hal-hal negatif dan membangunkan emosi salah satu pihak dan sebagainya. Saat-saat dibutuhkan negara, Kostrad harus bisa tampil menyelesaikan," kata Moeldoko.
Sebanyak 23 ribu personel TNI melekat untuk perbantuan ke Polri dalam rangka pengamanan hingga proses Pilpres seutuhnya berakhir dengan ditetapkannya presiden terpilih. Sementara pasukan yang disiagakan sebanyak 10.000 personel. Prajurit yang melekat ataupun bersiaga terdiri atas berbagai matra baik AD, AL maupun AU dari berbagai satuan, termasuk pasukan khusus. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014