Jambi (ANTARA Jambi) - Batas antar desa di Kabupaten Batanghari, Jambi, masih bermasalah, ketidakjelasan tapal batas membuat antar desa bertetangga saling mengklaim wilayah yang dampaknya menimbulkan konflik antar desa.
Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Batanghari, Ridwan Noor, mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan batas antar desa, Pemkab Batanghari mengalokasikan dana Rp12 juta per desa.
"Langkah ini dilakukan Pemkab untuk penyelesaian masalah, persoalan tapal batas kita targetkan tuntas tahun ini. Dana pun sudah dianggarkan untuk menata tapal batas antar desa di Batanghari," kata Ridwan Noor, Kamis.
Ia menjelaskan, dana itu dialokasikan untuk membiayai musyawarah antara desa dalam menentukan batas-batas antar desa dan selanjutnya membuat patok batas antar desa tetangga.
"Perangkat dan tokoh masyarakat antar desa harus terlebih dahulu melakukan musyawarah, setelah disepekati bersama barulah ditetapkan patok batas antar desa masing-masing," jelasnya.
Penataan tapal batas antar desa turut dipertajam Pemkab Batanghari dengan dengan mengadakan seminar loka karya kepada pihak-pihak terkait. Pemberi materi seminar loka karya didatangkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, peserta akan diajarkan materi penataan tapal desa termasuk penggunaan GPS.
Dijelaskannya lagi, penataan tapal batas desa erat kaitannya dengan dana pemerintah pusat yang akan disalurkan kepada masing-masing desa. Desa yang bermasalah dengan administrasi dipastikan tidak akan menerima bantuan tersebut.
"Dana bantuan pusat untuk desa yang masuk ke Pemkab Batanghari tahun ini Rp8 miliar. Namun Pemkab belum menentukan desa-desa mana saja yang akan mendapat dana tersebut. Kalau dibagi rata maka masing-masing mendapat Rp80 juta, tapi itu belum diputuskan," katanya.
Terkait dengan bantuan pusat Rp1 miliar satu desa yang kemungkinan besar akan digelontorkan pemerintah pusat pada tahun mendatang, Pemkab sudah menyiapkan strategi, diantaranya berupaya agar seluruh desa bisa menuntaskan masalah tapal batas.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Batanghari, Ridwan Noor, mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan batas antar desa, Pemkab Batanghari mengalokasikan dana Rp12 juta per desa.
"Langkah ini dilakukan Pemkab untuk penyelesaian masalah, persoalan tapal batas kita targetkan tuntas tahun ini. Dana pun sudah dianggarkan untuk menata tapal batas antar desa di Batanghari," kata Ridwan Noor, Kamis.
Ia menjelaskan, dana itu dialokasikan untuk membiayai musyawarah antara desa dalam menentukan batas-batas antar desa dan selanjutnya membuat patok batas antar desa tetangga.
"Perangkat dan tokoh masyarakat antar desa harus terlebih dahulu melakukan musyawarah, setelah disepekati bersama barulah ditetapkan patok batas antar desa masing-masing," jelasnya.
Penataan tapal batas antar desa turut dipertajam Pemkab Batanghari dengan dengan mengadakan seminar loka karya kepada pihak-pihak terkait. Pemberi materi seminar loka karya didatangkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, peserta akan diajarkan materi penataan tapal desa termasuk penggunaan GPS.
Dijelaskannya lagi, penataan tapal batas desa erat kaitannya dengan dana pemerintah pusat yang akan disalurkan kepada masing-masing desa. Desa yang bermasalah dengan administrasi dipastikan tidak akan menerima bantuan tersebut.
"Dana bantuan pusat untuk desa yang masuk ke Pemkab Batanghari tahun ini Rp8 miliar. Namun Pemkab belum menentukan desa-desa mana saja yang akan mendapat dana tersebut. Kalau dibagi rata maka masing-masing mendapat Rp80 juta, tapi itu belum diputuskan," katanya.
Terkait dengan bantuan pusat Rp1 miliar satu desa yang kemungkinan besar akan digelontorkan pemerintah pusat pada tahun mendatang, Pemkab sudah menyiapkan strategi, diantaranya berupaya agar seluruh desa bisa menuntaskan masalah tapal batas.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015