Jambi (ANTARA Jambi) - Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Jambi kesulitan membiayai pasien jiwa yang tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga, sementara pasien tersebut harus dirawat.
Direktur RSJ Jambi, dr Hernayawati, di hadapan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Selasa, mengatakan, tidak adanya jaminan kesehatan kepada pasien gelandangan membuat pihak RSJ kesulitan untuk membiayai pengobatan mereka.
"Dinas sosial yang mengantarkan mereka ke kami, sementara kami tidak punya anggaran untuk itu, kami kesulitan siapa yang menanggung mereka," kata Hernayawati.
Keterbatasan anggaran yang dimiliki RSJ juga tidak didukung adanya jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Pasalnya sejak Januari lalu, BPJS Kesehatan tidak menanggung jaminan kesehatan bagi pasien jiwa yang tidak ada keluarga.
"Saya sudah koordinasikan dengan BPJS Jambi, dan mereka ini tidak ditanggung karena mereka tidak dilengkapi kartu Keluarga dan KTP, tapi mereka memang tidak punya," katanya.
Untuk itu, Hernayawati minta agar gelandangan ini kembali ditanggung jaminan kesehatannya seperti yang sebelumnya sudah dilakukan. Saat ini saja pasien jiwa dari gelandangan telah memenuhi satu sal di RSJ Jambi. Akibatnya RSJ harus menanggung biaya pengobatan dan makan-minum mereka
Mendengar keluhan itu, rombongan Komisi IX DPR RI yang diketuai Pius Lustrilanang bakal menyampaikan permasalahan tersebut ke pusat, khususnya tentang BPJS.
Selain itu, pelayanan kesehatan terhadap anak-anak jalanan dan gelandangan pengemis, upaya penambahan Puskesmas, rumah sakit rujukan regional, peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan dan peningkatan pelayanan KB juga akan dibahas di pusat.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Direktur RSJ Jambi, dr Hernayawati, di hadapan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Selasa, mengatakan, tidak adanya jaminan kesehatan kepada pasien gelandangan membuat pihak RSJ kesulitan untuk membiayai pengobatan mereka.
"Dinas sosial yang mengantarkan mereka ke kami, sementara kami tidak punya anggaran untuk itu, kami kesulitan siapa yang menanggung mereka," kata Hernayawati.
Keterbatasan anggaran yang dimiliki RSJ juga tidak didukung adanya jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Pasalnya sejak Januari lalu, BPJS Kesehatan tidak menanggung jaminan kesehatan bagi pasien jiwa yang tidak ada keluarga.
"Saya sudah koordinasikan dengan BPJS Jambi, dan mereka ini tidak ditanggung karena mereka tidak dilengkapi kartu Keluarga dan KTP, tapi mereka memang tidak punya," katanya.
Untuk itu, Hernayawati minta agar gelandangan ini kembali ditanggung jaminan kesehatannya seperti yang sebelumnya sudah dilakukan. Saat ini saja pasien jiwa dari gelandangan telah memenuhi satu sal di RSJ Jambi. Akibatnya RSJ harus menanggung biaya pengobatan dan makan-minum mereka
Mendengar keluhan itu, rombongan Komisi IX DPR RI yang diketuai Pius Lustrilanang bakal menyampaikan permasalahan tersebut ke pusat, khususnya tentang BPJS.
Selain itu, pelayanan kesehatan terhadap anak-anak jalanan dan gelandangan pengemis, upaya penambahan Puskesmas, rumah sakit rujukan regional, peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan dan peningkatan pelayanan KB juga akan dibahas di pusat.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015