Pontianak (ANTARA Jambi) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendesak DPR RI memperjuangkan dikeluarkannya produk BBM dengan kadar oktan dibawah RON 88 untuk masyarakat di luar Pulau Jawa.
"Jika benar DPR RI pro rakyat, harusnya mereka memperjuangkan lahirnya bensin dengan RON di bawah 88, misalnya RON 80 atau RON 86 yang bisa dihasilkan dari kilang Pertamina dan tidak boleh impor," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Namun, menurut dia harga jualnya harus lebih murah dari premium RON 88 dan tidak disubsidi. Bensin jenis itu bisa diedarkan secara khusus di luar Pulau Jawa yang pendapatan masyarakatnya di bawah pendapatan penduduk Pulau Jawa.
Bensin jenis ini ketika diedarkan di luar Pulau Jawa akan lebih kondusif karena masih padat pohon-pohon hijau yang mampu meredam gas buangnya.
"Jadi DPR RI dan pemerintah harusnya mendukung tersedianya berbagai alternatif jenis BBM sebagai pilihan masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sofyano menambahkan BBM pertalite RON 90 sudah diketahui masyarakat murni produk bisnis Pertamina yang dijual dengan harga non subsidi dibawah harga pertamax tetapi diatas harga premium RON 90.
"Pertalite merupakan produk corporate actionnya Pertamina sama halnya dengan pertamax. Jadi sangat aneh jika Komisi VII DPR RI mempermasalahkan diedarkannya pertalite," katanya.
Menurut Sofyano, jika DPR RI akan mempermasalahkan pertalite, seharusnya mereka juga mempermasalahkan diedarkannya pertamax oleh Pertamina, dan BBM non subsidi lain yang dijual oleh SPBU asing di negeri ini.
"Karena, pertalite adalah produk non subsidi, maka menurut UU, hal itu tidak perlu mendapat persetujuan atau bahkan tidak perlu di laporkan ke Komisi VII DPR RI. Namun saya bisa memahami sikap Komisi VII yang mungkin khawatir jika diedarkannya pertalite, maka premium RON 88 akan ditarik atau dikurangi pasokannya secara diam-diam di SPBU," ujarnya.
Seharusnya, kata Sofyano, Komisi VII meminta jaminan dari Pemerintah bahwa premium RON 88 akan tetap tersedia di SPBU dan bukannya "melarang" Pertamina mengedarkan Pertalite. Karena dihapus atau dikuranginya pasokan Premium RON 88 merupakan keputusan pemerintah bukan Pertamina. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Jika benar DPR RI pro rakyat, harusnya mereka memperjuangkan lahirnya bensin dengan RON di bawah 88, misalnya RON 80 atau RON 86 yang bisa dihasilkan dari kilang Pertamina dan tidak boleh impor," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Namun, menurut dia harga jualnya harus lebih murah dari premium RON 88 dan tidak disubsidi. Bensin jenis itu bisa diedarkan secara khusus di luar Pulau Jawa yang pendapatan masyarakatnya di bawah pendapatan penduduk Pulau Jawa.
Bensin jenis ini ketika diedarkan di luar Pulau Jawa akan lebih kondusif karena masih padat pohon-pohon hijau yang mampu meredam gas buangnya.
"Jadi DPR RI dan pemerintah harusnya mendukung tersedianya berbagai alternatif jenis BBM sebagai pilihan masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sofyano menambahkan BBM pertalite RON 90 sudah diketahui masyarakat murni produk bisnis Pertamina yang dijual dengan harga non subsidi dibawah harga pertamax tetapi diatas harga premium RON 90.
"Pertalite merupakan produk corporate actionnya Pertamina sama halnya dengan pertamax. Jadi sangat aneh jika Komisi VII DPR RI mempermasalahkan diedarkannya pertalite," katanya.
Menurut Sofyano, jika DPR RI akan mempermasalahkan pertalite, seharusnya mereka juga mempermasalahkan diedarkannya pertamax oleh Pertamina, dan BBM non subsidi lain yang dijual oleh SPBU asing di negeri ini.
"Karena, pertalite adalah produk non subsidi, maka menurut UU, hal itu tidak perlu mendapat persetujuan atau bahkan tidak perlu di laporkan ke Komisi VII DPR RI. Namun saya bisa memahami sikap Komisi VII yang mungkin khawatir jika diedarkannya pertalite, maka premium RON 88 akan ditarik atau dikurangi pasokannya secara diam-diam di SPBU," ujarnya.
Seharusnya, kata Sofyano, Komisi VII meminta jaminan dari Pemerintah bahwa premium RON 88 akan tetap tersedia di SPBU dan bukannya "melarang" Pertamina mengedarkan Pertalite. Karena dihapus atau dikuranginya pasokan Premium RON 88 merupakan keputusan pemerintah bukan Pertamina. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015