Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015 mengajukan usulan penerimaan 1.016 calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Ambok Tuo, di Jambi, Senin, mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian secara online pada bulan April lalu.
"Tahun 2015 sudah kita sampaikan untuk formasi secara online, berdasarkan struktur pegawai yang ada untuk Pemprov Jambi dibutuhkan pegawai sebanyak 7.503 orang, sedangkan yang ada sekarang baru 6.483 orang, artinya ada kekurangan sekitar 1.016 orang dan jumlah itu yang kami usulkan," kata Ambok.
Dari jumlah usulan itu, CPNS yang dibutuhkan yakni tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan lainnya. Selain itu dibutuhkan tenaga guru, tenaga teknis di bidang pertambangan dan juga teknik sipil.
"Yang jadi permasalahan sekarang ini, dari jumlah yang diajukan tersebut masih ada sejumlah SKPD yang belum melakukan analisis kebutuhan pegawai. Jadi kita tidak tahu persis berapa jumlah yang dibutuhkan," katanya menjelaskan.
Menurutnya, usulan formasi CPNS yang telah diajukan pada April lalu bisa saja berubah karena belum tentu disetujui oleh pemerintah pusat. Tapi Pemprov Jambi bisa saja menambah usulan kembali mengingat April itu hanya batas akhir pendaftaran formasi.
Permasalahan lainnya, kata Ambok, yakni rencana penyerahan personel, pendanaan, sarana prasarana dan dokumentasi (P3D) sesuai amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana seluruh SMA yang ada di kabupaten/kota bakal ditarik untuk dikelola provinsi, sementara informasi awal yang dia terima jumlah pegawai keseluruhan untuk SLTA itu sebanyak 7.000 orang.
"Dengan adanya UU No 23 tahun 2014 tentang penyerahan P3D itu berarti SLTA seluruh kabupaten/kota akan dikelola oleh provinsi, informasinya jumlah PNS nya sekitar 7.000 orang, lebih banyak dari PNS pemprov yang ada, kalau itu jadi diserahkan nanti tentu kita akan melakukan kajian ulang," katanya.
Penyerahan tersebut nantinya bakal dilakukan pada Oktober 2015 dan tahun 2016. Kekhawatiran Pemprov menurut Ambok yakni pemkab/pemkot akan mendrop PNS mereka ke sana, akibatnya jumlah PNS diprediksi menumpuk dan overload.
Sementara itu selain Pemprov Jambi, Pemkab di Jambi juga telah mengajukan formasi CPNS, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bungo dan kota Sungai Penuh. Dan Tanjung Jabung Barat mengajukan CPNS hingga 3.000 orang. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Ambok Tuo, di Jambi, Senin, mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian secara online pada bulan April lalu.
"Tahun 2015 sudah kita sampaikan untuk formasi secara online, berdasarkan struktur pegawai yang ada untuk Pemprov Jambi dibutuhkan pegawai sebanyak 7.503 orang, sedangkan yang ada sekarang baru 6.483 orang, artinya ada kekurangan sekitar 1.016 orang dan jumlah itu yang kami usulkan," kata Ambok.
Dari jumlah usulan itu, CPNS yang dibutuhkan yakni tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan lainnya. Selain itu dibutuhkan tenaga guru, tenaga teknis di bidang pertambangan dan juga teknik sipil.
"Yang jadi permasalahan sekarang ini, dari jumlah yang diajukan tersebut masih ada sejumlah SKPD yang belum melakukan analisis kebutuhan pegawai. Jadi kita tidak tahu persis berapa jumlah yang dibutuhkan," katanya menjelaskan.
Menurutnya, usulan formasi CPNS yang telah diajukan pada April lalu bisa saja berubah karena belum tentu disetujui oleh pemerintah pusat. Tapi Pemprov Jambi bisa saja menambah usulan kembali mengingat April itu hanya batas akhir pendaftaran formasi.
Permasalahan lainnya, kata Ambok, yakni rencana penyerahan personel, pendanaan, sarana prasarana dan dokumentasi (P3D) sesuai amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana seluruh SMA yang ada di kabupaten/kota bakal ditarik untuk dikelola provinsi, sementara informasi awal yang dia terima jumlah pegawai keseluruhan untuk SLTA itu sebanyak 7.000 orang.
"Dengan adanya UU No 23 tahun 2014 tentang penyerahan P3D itu berarti SLTA seluruh kabupaten/kota akan dikelola oleh provinsi, informasinya jumlah PNS nya sekitar 7.000 orang, lebih banyak dari PNS pemprov yang ada, kalau itu jadi diserahkan nanti tentu kita akan melakukan kajian ulang," katanya.
Penyerahan tersebut nantinya bakal dilakukan pada Oktober 2015 dan tahun 2016. Kekhawatiran Pemprov menurut Ambok yakni pemkab/pemkot akan mendrop PNS mereka ke sana, akibatnya jumlah PNS diprediksi menumpuk dan overload.
Sementara itu selain Pemprov Jambi, Pemkab di Jambi juga telah mengajukan formasi CPNS, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bungo dan kota Sungai Penuh. Dan Tanjung Jabung Barat mengajukan CPNS hingga 3.000 orang. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015