Jambi (ANTARA Jambi) - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, adalah harapan masyarakat Jambi ke depan.
"Pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ujung Jabung sangat penting dan merupakan cita-cita kita untuk kepentingan anak cucu masyarakat Provinsi Jambi," kata Gubernur Hasan Basri Agus usai sidang paripurna pengesahan Perda Kawasan Strategis Ujung Jabung oleh DPRD Provinsi Jambi di Jambi, Rabu.
Gubernur mengatakan, dirinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan pembangunan pelabuhan Samudera Ujung Jabung dan Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung itu, terutama dengan berbagai pendekatan kepada Pemerintah Pusat.
"Rencana pembangunan Pelabuhan Samudera di Jambi sudah sejak masa kepemimpinan Gubernur Jambi Masjhchun Sofwan. Dan Jambi kalau mau maju memang harus ada pelabuhan utama," katanya menjelaskan.
Gubernur juga mengungkapkan, melalui keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ujung Jabung masuk dalam pengembangan pelabuhan utama Indonesia tahun 2020. Ujung Jabung juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Buku III.
"Tahun 2014, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyetujui anggaran senilai Rp10 miliar untuk pembangunan Ujung Jabung. Dan tahun 2015, Kementerian Perhubungan kembali mengalokasikan anggaran Rp105 miliar untuk pembangunan pelabuhan itu," katanya.
Terkait pembebasan lahan di pelabuhan yang sedang dibangun, pemerintah Provinsi Jambi katanya sudah membebaskan lahan seluas 100 hektare dari 4.000 hektare lahan yang dibutuhkan. Dan saat ini Pemprov Jambi juga sedang memproses pembebasan lahan seluas 100 hektare. Sedangkan selebihnya nanti akan diserahkan kepada pihak swasta (pengusaha).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi juga telah membangun jalan ke Ujung Jabung, di mana jalan ruas Sabak Rantau Rasau yang menuju pelabuhan dibangun dengan sistem rigid beton.
"Mewujudkan Pelabuhan Ujung Jabung itu memang cukup panjang dan betul-betul berat. Dan, alhamdulillah saat ini sudah mulai dibangun. Kaitan dengan Perda yang disahkan ini sebenarnya dalam rangka pelaksanaan, nanti ada lembaga khusus yang akan mengelola kawasan itu, ada semacam badan. Yang jelas pembangunannya berjalan. Pelabuhan itu kan sudah mulai kita bangun dari tahun 2014 dan jalan ke sana insya Allah sudah ada komitmen dari Kementerian PU," kata Gubernur.
"Bagi saya, Ujung Jabung ini merupakan cita-cita besar rakyat Jambi. Kita jangan berpikir ada keuntungan politik di sini. Saya tidak berpikir kearah itu. Ini betul-betul ikhlas untuk pembangunan Jambi ke depan. Siapapun nanti kepala pemerintahan ke depan, Ujung Jabung harus menjadi prioritas untuk kepentingan anak cucu kita, sebab Jambi tanpa pelabuhan utama tidak mungkin kita bisa bersaing dengan provinsi lain," ujarnya. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ujung Jabung sangat penting dan merupakan cita-cita kita untuk kepentingan anak cucu masyarakat Provinsi Jambi," kata Gubernur Hasan Basri Agus usai sidang paripurna pengesahan Perda Kawasan Strategis Ujung Jabung oleh DPRD Provinsi Jambi di Jambi, Rabu.
Gubernur mengatakan, dirinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan pembangunan pelabuhan Samudera Ujung Jabung dan Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung itu, terutama dengan berbagai pendekatan kepada Pemerintah Pusat.
"Rencana pembangunan Pelabuhan Samudera di Jambi sudah sejak masa kepemimpinan Gubernur Jambi Masjhchun Sofwan. Dan Jambi kalau mau maju memang harus ada pelabuhan utama," katanya menjelaskan.
Gubernur juga mengungkapkan, melalui keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ujung Jabung masuk dalam pengembangan pelabuhan utama Indonesia tahun 2020. Ujung Jabung juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Buku III.
"Tahun 2014, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyetujui anggaran senilai Rp10 miliar untuk pembangunan Ujung Jabung. Dan tahun 2015, Kementerian Perhubungan kembali mengalokasikan anggaran Rp105 miliar untuk pembangunan pelabuhan itu," katanya.
Terkait pembebasan lahan di pelabuhan yang sedang dibangun, pemerintah Provinsi Jambi katanya sudah membebaskan lahan seluas 100 hektare dari 4.000 hektare lahan yang dibutuhkan. Dan saat ini Pemprov Jambi juga sedang memproses pembebasan lahan seluas 100 hektare. Sedangkan selebihnya nanti akan diserahkan kepada pihak swasta (pengusaha).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi juga telah membangun jalan ke Ujung Jabung, di mana jalan ruas Sabak Rantau Rasau yang menuju pelabuhan dibangun dengan sistem rigid beton.
"Mewujudkan Pelabuhan Ujung Jabung itu memang cukup panjang dan betul-betul berat. Dan, alhamdulillah saat ini sudah mulai dibangun. Kaitan dengan Perda yang disahkan ini sebenarnya dalam rangka pelaksanaan, nanti ada lembaga khusus yang akan mengelola kawasan itu, ada semacam badan. Yang jelas pembangunannya berjalan. Pelabuhan itu kan sudah mulai kita bangun dari tahun 2014 dan jalan ke sana insya Allah sudah ada komitmen dari Kementerian PU," kata Gubernur.
"Bagi saya, Ujung Jabung ini merupakan cita-cita besar rakyat Jambi. Kita jangan berpikir ada keuntungan politik di sini. Saya tidak berpikir kearah itu. Ini betul-betul ikhlas untuk pembangunan Jambi ke depan. Siapapun nanti kepala pemerintahan ke depan, Ujung Jabung harus menjadi prioritas untuk kepentingan anak cucu kita, sebab Jambi tanpa pelabuhan utama tidak mungkin kita bisa bersaing dengan provinsi lain," ujarnya. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015