Jambi (Antara Jambi)- Dewan Kesenian Jambi (DKJ) menggelar audiensi dengan wakil ketua komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra dan mereka meminta supaya difasilitasi pertemuan dengan Gubernur Jambi untuk mengembangkan kesenian di provinsi ini.
Wakil Ketua Komisi X, Sutan Adil saat audiensi dengan sejumlah seniman di Jambi Selasa, mengatakan, DKJ mempunyai peran yang strategis untuk pembangunan Jambi khususnya dibidang kesenian dan kebudayaan.
"Gubernur Jambi, Zumi Zola, harus memfasilitasi DKJ, karena revolusi mental yang digadang-gadang oleh presiden pun, dasarnya juga harus seni-budaya," kata Sutan Adil dihadapan perwakilan seniman Jambi.
Pihak DPR, kata dia menjelaskan, guna mendorong kesenian yang berkualitas, dirinya bersama anggota dewan lainnya telah menggodok undang-undang tentang kebudayaan.
"Tidak hanya pemerintah di level gubernur saja, melainkan kerja-kerja kesenian ini juga harus difokuskan pada kepala daerah di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi," katanya.
Pihaknya membuka ruang, agar DKJ yang merupakan wadah bagi para seniman di Jambi itu dapat juga turut serta berperan mengembangkan Kabupaten Kerinci sebagai ikon pariwisata Jambi yang telah mempunyai branding di nasional.
"Dengan ini sehingga kantong-kantong kesenian yang dinahkodai oleh DKJ tersebut dapat menyumbangkan ide dan pikiran mengembangkan potensi pariwisata di Provinsi Jambi," katanya.
Menurut dia, jika DKJ bersinergi dengan Pemda setempat, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seni itu sendiri.
"Tidak hanya itu, pariwisata Jambi dapat dibangun dari sektor kebudayaan, khususnya seni juga, jadi ini harus saling bersnergi," katanya lagi.
Sutan Adil menambahkan, Pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda Kebudayaan, guna mengoptimalkan penguatan budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing ditengah perkembangan jaman.
Sementara itu, Ketua Harian DKJ, Alamsyah Amir mengatakan pihaknya telah mengikuti prosedur pemerintah. Namun surat audiensi yang dilayangkan pertama untuk mengajak Gubernur Jambi mengembangkan seni di Jambi malah dilimpahkan ke Wakil Gubernur Jambi.
"Hal ini tentu bertentangan dengan regulasi yang mengatur DKJ, yakni sebagai penasehat gubernur di bidang kesenian dan kebudayaan.Kita sudah surati, tapi memang tidak direspon positif. Mudah-mudahan gubernur kita terbuka, jika difasilitasi Komisi X DPR RI," katanya.
Menurut dia, DKJ yang merupakan wadah seniman yang memiliki badan hukum dan resmi itu saat memang sulit berjalan karena tidak ada bantuan kucuran dana dari pemerintah.
"Padahal, di masa kepengurusannya, dana kesenian DKJ hampir menembus 2-3 miliar/tahun. Kini, pengurus DKJ periode 2015-2020 belum memiliki anggaran dari pemerintah, jadi bagaimana kita menjalankan program," katanya menjelaskan.
Selain itu, Alam menambahkan, saat ini program-program DKJ memang sudah ditunggu oleh masyarakat seni. Ada sekitar 157 sanggar/komunitas yang membawahi lebih dari 1.000 seniman di kabupaten/kota.
"Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi Gubernur Jambi, untuk mengambil kebijakan yang pro terhadap dunia seni di Jambi ini,"katanya menambahkan. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Wakil Ketua Komisi X, Sutan Adil saat audiensi dengan sejumlah seniman di Jambi Selasa, mengatakan, DKJ mempunyai peran yang strategis untuk pembangunan Jambi khususnya dibidang kesenian dan kebudayaan.
"Gubernur Jambi, Zumi Zola, harus memfasilitasi DKJ, karena revolusi mental yang digadang-gadang oleh presiden pun, dasarnya juga harus seni-budaya," kata Sutan Adil dihadapan perwakilan seniman Jambi.
Pihak DPR, kata dia menjelaskan, guna mendorong kesenian yang berkualitas, dirinya bersama anggota dewan lainnya telah menggodok undang-undang tentang kebudayaan.
"Tidak hanya pemerintah di level gubernur saja, melainkan kerja-kerja kesenian ini juga harus difokuskan pada kepala daerah di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi," katanya.
Pihaknya membuka ruang, agar DKJ yang merupakan wadah bagi para seniman di Jambi itu dapat juga turut serta berperan mengembangkan Kabupaten Kerinci sebagai ikon pariwisata Jambi yang telah mempunyai branding di nasional.
"Dengan ini sehingga kantong-kantong kesenian yang dinahkodai oleh DKJ tersebut dapat menyumbangkan ide dan pikiran mengembangkan potensi pariwisata di Provinsi Jambi," katanya.
Menurut dia, jika DKJ bersinergi dengan Pemda setempat, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seni itu sendiri.
"Tidak hanya itu, pariwisata Jambi dapat dibangun dari sektor kebudayaan, khususnya seni juga, jadi ini harus saling bersnergi," katanya lagi.
Sutan Adil menambahkan, Pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda Kebudayaan, guna mengoptimalkan penguatan budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing ditengah perkembangan jaman.
Sementara itu, Ketua Harian DKJ, Alamsyah Amir mengatakan pihaknya telah mengikuti prosedur pemerintah. Namun surat audiensi yang dilayangkan pertama untuk mengajak Gubernur Jambi mengembangkan seni di Jambi malah dilimpahkan ke Wakil Gubernur Jambi.
"Hal ini tentu bertentangan dengan regulasi yang mengatur DKJ, yakni sebagai penasehat gubernur di bidang kesenian dan kebudayaan.Kita sudah surati, tapi memang tidak direspon positif. Mudah-mudahan gubernur kita terbuka, jika difasilitasi Komisi X DPR RI," katanya.
Menurut dia, DKJ yang merupakan wadah seniman yang memiliki badan hukum dan resmi itu saat memang sulit berjalan karena tidak ada bantuan kucuran dana dari pemerintah.
"Padahal, di masa kepengurusannya, dana kesenian DKJ hampir menembus 2-3 miliar/tahun. Kini, pengurus DKJ periode 2015-2020 belum memiliki anggaran dari pemerintah, jadi bagaimana kita menjalankan program," katanya menjelaskan.
Selain itu, Alam menambahkan, saat ini program-program DKJ memang sudah ditunggu oleh masyarakat seni. Ada sekitar 157 sanggar/komunitas yang membawahi lebih dari 1.000 seniman di kabupaten/kota.
"Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi Gubernur Jambi, untuk mengambil kebijakan yang pro terhadap dunia seni di Jambi ini,"katanya menambahkan. (Ant)
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016