Jambi (ANTARA Jambi) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menyoroti tiga program Gubernur Jambi Zumi Zola yang menjadi janji politiknya saat kampanye.
Sorotan atas program itu disampaikan dewan yang tergabung dalam Pansus saat rapat pembahasan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 di gedung DPRD setempat di Jambi, Selasa.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston mengatakan, tiga program unggulan Pemprov Jambi di RPJMD yang diperdebatkan dan menjadi janji politik gubernur Jambi itu yakni program dana desa, program satu kecamatan satu eskavator dan program 15 ribu beasiswa selama lima tahun.
Cornelis usai memimpin rapat tersebut mengatakan ada pembahasan sengit terkait ketiga program tersebut. Dia mengatakan Pansus RPJMD mempertanyakan dana desa senilai Rp200 juta per desa yang akan disediakan oleh Pemprov Jambi. Sebab dikhawatirkan program tersebut akan overlap karena desa sudah memiliki dua sumber dana.
"Ada Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBN, ada juga dari pemerintah kabupaten sendiri. Di mana masing-masing kabupaten harus menyisihkan 10 persen dari APBD untuk desa. Sehingga Pansus berpendapat Pemprov Jambi tidak wajib memberikan dana desa dalam program unggulan gubernur, nanti overlap," kata Cornelis.
Kemudian yang tak kalah alot pembahasan mengenai program satu alat berat satu kecamatan (eskavator) yang tujuannya untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan.
Namun menurut Cornelis, jika pihak kecamatan yang mengelola alat berat tersebut nantinya akan menjadi persoalan baru. Karena alat berat butuh perlakukan khusus, tidak seperti kendaraan biasa.
"Komputernya saja hilang, alat berat itu tak berguna lagi. Komputer itu harganya Rp300 juta," katanya.
Pihaknya mengatakan ada solusi yang ditawarkan, dimana alat berat tersebut bisa diadakan namun dikelola oleh instansi teknis, yakni Dinas PU.
"Bisa dibuat unit-unit di daerah kabupaten/kota, agar penggunaan dan pendanaannya jelas. Anggaran untuk alat berat itu sangat banyak, Rp250 miliar hingga Rp300 miliar. Pertanyaannya, apakah anggaran kita mampu, tentu harus disesuaikan dengan anggaran," katanya.
Kemudian terkait beasiswa, Cornelis mengatakan harus jelas bagaimana sistem rekrutmennya. Jangan sampai persoalan beasiswa ini tersandung kasus hukum lagi. Jangan sampai ada penyimpangan dana dan keterlambatan pencairan beasiswa.
"Ini yang menjadi temuan BPK, kuliahnya sudah selesai dana baru cair. Jangan sampai hal ini terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Fauzi Anshori mengatakan pihaknya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial DPRD Provinsi Jambi terkait dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi. Hanya saja tiga hal yang disebutkan ketua DPRD Provinsi Jambi memang menjadi pembahasan yang alot.
Terkait dengan beasiswa, harus dicarikan skema agar terukur dan bisa dipertanggung jawabkan. Identifikasi calon peserta sangat harus dilakukan. Pihaknya sudah memiliki skema pelaksanaan beasiswa tahun sebelumnya yang bisa dijadikan acuan dan pelajaran.
"Yang terjadi di masa lalu akan kita perbaiki. Bagaimana pembagian pesertanya," kata Fauzi.
Dalam lima tahun, lanjutnya, ada 15 ribu beasiswa yang akan diberikan dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp11 miliar.
"Setiap tahunnya ada 3.000 beasiswa untuk semua jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, hingga dokter spesialis. Ada 27 dokter specialis yang akan menerima beasiswa dalam waktu lima tahun. Ini harus jelas targetnya siapa, by name, by adress," katanya.
Kemudian yang harus jelas juga adalah pelaksana anggarannya. Sementara ini anggaran Rp11 Miliar tersebut akan ditaroh di belanja langsung Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
"Namun disetujui jumlahnya atau tidak, nanti akan dibahas di pertemuan lanjutan Senin (1/8) depan," katanya.
Selanjutnya terkait program satu kecamatan satu eksavator, Fauzi mengatakan harus ditunaikan karena ini merupakan janji politik gubernur. Skema juga harus dicarikan agar operasional alat berat bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan pemeliharaan dan pencatatan aset juga harus jelas.
"Ada beberapa opsi yang kita tawarkan ke DPRD, salah satunya tetap dikelola Dinas PU. Kemudian ada wacana kita untuk membuat UPTD di masing-masing daerah yang disambut baik oleh DPRD. Kalau diserahkan ke kecamatan, nanti ada masalah operasional, operator, pemeliharaan, dan lain sebagainya," katanya.
"Ini belum final, kita akan memberikan penjelasan detail lagi ke DPRD terkait program-program pak gubernur," ujarnya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Sorotan atas program itu disampaikan dewan yang tergabung dalam Pansus saat rapat pembahasan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 di gedung DPRD setempat di Jambi, Selasa.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston mengatakan, tiga program unggulan Pemprov Jambi di RPJMD yang diperdebatkan dan menjadi janji politik gubernur Jambi itu yakni program dana desa, program satu kecamatan satu eskavator dan program 15 ribu beasiswa selama lima tahun.
Cornelis usai memimpin rapat tersebut mengatakan ada pembahasan sengit terkait ketiga program tersebut. Dia mengatakan Pansus RPJMD mempertanyakan dana desa senilai Rp200 juta per desa yang akan disediakan oleh Pemprov Jambi. Sebab dikhawatirkan program tersebut akan overlap karena desa sudah memiliki dua sumber dana.
"Ada Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBN, ada juga dari pemerintah kabupaten sendiri. Di mana masing-masing kabupaten harus menyisihkan 10 persen dari APBD untuk desa. Sehingga Pansus berpendapat Pemprov Jambi tidak wajib memberikan dana desa dalam program unggulan gubernur, nanti overlap," kata Cornelis.
Kemudian yang tak kalah alot pembahasan mengenai program satu alat berat satu kecamatan (eskavator) yang tujuannya untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan.
Namun menurut Cornelis, jika pihak kecamatan yang mengelola alat berat tersebut nantinya akan menjadi persoalan baru. Karena alat berat butuh perlakukan khusus, tidak seperti kendaraan biasa.
"Komputernya saja hilang, alat berat itu tak berguna lagi. Komputer itu harganya Rp300 juta," katanya.
Pihaknya mengatakan ada solusi yang ditawarkan, dimana alat berat tersebut bisa diadakan namun dikelola oleh instansi teknis, yakni Dinas PU.
"Bisa dibuat unit-unit di daerah kabupaten/kota, agar penggunaan dan pendanaannya jelas. Anggaran untuk alat berat itu sangat banyak, Rp250 miliar hingga Rp300 miliar. Pertanyaannya, apakah anggaran kita mampu, tentu harus disesuaikan dengan anggaran," katanya.
Kemudian terkait beasiswa, Cornelis mengatakan harus jelas bagaimana sistem rekrutmennya. Jangan sampai persoalan beasiswa ini tersandung kasus hukum lagi. Jangan sampai ada penyimpangan dana dan keterlambatan pencairan beasiswa.
"Ini yang menjadi temuan BPK, kuliahnya sudah selesai dana baru cair. Jangan sampai hal ini terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Fauzi Anshori mengatakan pihaknya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial DPRD Provinsi Jambi terkait dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi. Hanya saja tiga hal yang disebutkan ketua DPRD Provinsi Jambi memang menjadi pembahasan yang alot.
Terkait dengan beasiswa, harus dicarikan skema agar terukur dan bisa dipertanggung jawabkan. Identifikasi calon peserta sangat harus dilakukan. Pihaknya sudah memiliki skema pelaksanaan beasiswa tahun sebelumnya yang bisa dijadikan acuan dan pelajaran.
"Yang terjadi di masa lalu akan kita perbaiki. Bagaimana pembagian pesertanya," kata Fauzi.
Dalam lima tahun, lanjutnya, ada 15 ribu beasiswa yang akan diberikan dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp11 miliar.
"Setiap tahunnya ada 3.000 beasiswa untuk semua jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, hingga dokter spesialis. Ada 27 dokter specialis yang akan menerima beasiswa dalam waktu lima tahun. Ini harus jelas targetnya siapa, by name, by adress," katanya.
Kemudian yang harus jelas juga adalah pelaksana anggarannya. Sementara ini anggaran Rp11 Miliar tersebut akan ditaroh di belanja langsung Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
"Namun disetujui jumlahnya atau tidak, nanti akan dibahas di pertemuan lanjutan Senin (1/8) depan," katanya.
Selanjutnya terkait program satu kecamatan satu eksavator, Fauzi mengatakan harus ditunaikan karena ini merupakan janji politik gubernur. Skema juga harus dicarikan agar operasional alat berat bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan pemeliharaan dan pencatatan aset juga harus jelas.
"Ada beberapa opsi yang kita tawarkan ke DPRD, salah satunya tetap dikelola Dinas PU. Kemudian ada wacana kita untuk membuat UPTD di masing-masing daerah yang disambut baik oleh DPRD. Kalau diserahkan ke kecamatan, nanti ada masalah operasional, operator, pemeliharaan, dan lain sebagainya," katanya.
"Ini belum final, kita akan memberikan penjelasan detail lagi ke DPRD terkait program-program pak gubernur," ujarnya.(Ant)
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016