Komisi III DPRD Batanghari minta bupati evaluasi SKPD

Muarabulian (ANTARA Jambi) - Ketua komisi III DPRD Batanghari  Sirojuddin, meminta bupati untuk mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Pemberintah Daerah (SKPD) karena dinilai sejumlah SKPD belum bekerja optimal mempercepat pembangunan  daerah ini.

"Berdasarkan hasil dari pengawasan kami,  melihat sebagian besar SKPD belum bekerja secara maksimal," katanya di Muarabulian, Selasa.

Menurutnya, salah satu bukti tidak maksimalnya kinerja SKPD di Batanghari adalah penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp44 miliar oleh pemerintah pusat.

Menurut dia, bahkan saat ini ada beberapa permasalahan yang terjadi di Batanghari, seperti rendahnya serapan APBD, serta penyaluran dana desa yang belum tuntas.

"Bahkan, terjadinya penundaan pembayaran DAU oleh pemerintah pusat didasarkan pada pengelolaan anggaran kita yang belum maksimal," ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Batanghari, Mahdan mengatakan, terkait masalah pengelolaan anggaran pihaknya akan mengirimkan surat kepada eksekutif untuk menyampaikan data penyerapan anggaran SKPD pada semester 1 APBD tahun 2016.

"Dari penyampaian data tersebut nantinya bisa diketahui SKPD mana yang serapan anggarannya paling rendah," kata Mahdan.