Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi menganggarkan dana sebesar Rp500 juta untuk Penyusunan "Studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Larap)" pembangunan rel kereta api (RKA) Trans Sumatera lintas Jambi batas Riau.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Sri Sapto Edi di Jambi, Rabu, mengatakan jatah RKA Trans Sumatera untuk Jambi hampir 200 kilometer. Dengan asumsi sepanjang 42 kilometer Jambi-Tempino dan 141 Jambi batas Riau.
Sapto mengatakan Pemprov sudah memiliki tim bersama Pemerintah Pusat untuk melakukan sosialisasi pembebasan lahan di lokasi yang akan dibangun RKA yang ditargetkan selesai tahun 2019.
"Pemprov Jambi hanya mendanai biaya tentang studi Larap. Pembebasan lahan, beli tanah dia, rel, kereta api, langsung didanai pemerintah pusat. Nanti juga ada halte di Jambi. Saat ini tim sedang melakukan sosialisasi di Tempino-Palembang," kata Sapto.
RKA Trans Sumatera itu untuk angkutan barang jasa dan orang. Hanya saja pembangunan RKA di Jambi terakhir. Begitu juga dengan pembangunan jalan tol Jambi dapat jatah terakhir.
"Dana keseluruhan untuk RKA itu Rp22 triliun untuk 2.000 kilometer. Artinya Jambi hampir Rp2 triliun untuk pembangunan RKA," katanya.
Sapto mengakui tidak ada kesulitan dalam pembebasan lahan. Pemerintah membeli lahan sesuai NJOP. Bagi yang punya tanah, anak atau saudara akan dijadikan staf di PT KAI. Syaratnya hanya satu orang umur 17-18 tahun.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan studi Larap memang tugas Pemerintah Provinsi Jambi. Karena itu ia meminta dukungan dari semua pihak terutama dalam pembebasan lahan.
"Kalau tidak didukung tidak akan selesai pembangunan ini, kita ingin secepatnya. Makanya kita anggarkan walaupun saat ini keuangan kita sedang sulit, namun kita tetap mendorong agar cepat dibangun," kata Zola.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Sri Sapto Edi di Jambi, Rabu, mengatakan jatah RKA Trans Sumatera untuk Jambi hampir 200 kilometer. Dengan asumsi sepanjang 42 kilometer Jambi-Tempino dan 141 Jambi batas Riau.
Sapto mengatakan Pemprov sudah memiliki tim bersama Pemerintah Pusat untuk melakukan sosialisasi pembebasan lahan di lokasi yang akan dibangun RKA yang ditargetkan selesai tahun 2019.
"Pemprov Jambi hanya mendanai biaya tentang studi Larap. Pembebasan lahan, beli tanah dia, rel, kereta api, langsung didanai pemerintah pusat. Nanti juga ada halte di Jambi. Saat ini tim sedang melakukan sosialisasi di Tempino-Palembang," kata Sapto.
RKA Trans Sumatera itu untuk angkutan barang jasa dan orang. Hanya saja pembangunan RKA di Jambi terakhir. Begitu juga dengan pembangunan jalan tol Jambi dapat jatah terakhir.
"Dana keseluruhan untuk RKA itu Rp22 triliun untuk 2.000 kilometer. Artinya Jambi hampir Rp2 triliun untuk pembangunan RKA," katanya.
Sapto mengakui tidak ada kesulitan dalam pembebasan lahan. Pemerintah membeli lahan sesuai NJOP. Bagi yang punya tanah, anak atau saudara akan dijadikan staf di PT KAI. Syaratnya hanya satu orang umur 17-18 tahun.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan studi Larap memang tugas Pemerintah Provinsi Jambi. Karena itu ia meminta dukungan dari semua pihak terutama dalam pembebasan lahan.
"Kalau tidak didukung tidak akan selesai pembangunan ini, kita ingin secepatnya. Makanya kita anggarkan walaupun saat ini keuangan kita sedang sulit, namun kita tetap mendorong agar cepat dibangun," kata Zola.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016