Jambi (ANTARA Jambi) - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridham Priskap, mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi itu tahun 2017 belum ada peningkatan dan masih mengacu pada asumsi APBD TA 2016 sebesar Rp3,44 triliun lebih.
"Sudah kita siapkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana asumsi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017 sama dengan asumsi APBD TA 2016," kata Ridham di Jambi, Senin.
Ridham yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi itu, juga mengatakan bahwa asumsi APBD itu sudah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi 2017.
"Memang kita masih menggunakan asumsi-asumsi 2016 untuk menyusun APBD 2017 dan itu pastinya belum ada peningkatan. Karena kita belum menerima PMK tentang besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Perimbangan dari pusat. Jadi kita tidak bisa mengatakan ada peningkatan atau penurunan," katanya menjelaskan.
Khusus DAU dipastikan ada penambahan seiring imbas dari penyerahan Personel, Prasarana dan Sarana, serta Dokumen (P2D) SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
"Logikanya DAU kita bertambah karena ada tambahan 5.000-an lebih PNS kabupaten/kota yang menjadi PNS Provinsi Jambi. Begitu pula dengan gedung SMA/SMK, tentu ini akan menambah DAU kita," katanya.
Meski belum ada peningkatan APBD, namun pada postur pendapatan asli daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 12 persen atau sebesar Rp1,18 triliun dari tahun 2016 yang hanya Rp1,06 triliun.
Jika APBD menurun, dipastikan akan menghambat sejumlah program pembangunan yang telah dicanangkan Pemprov Jambi dalam visi Jambi Tuntas.
Apalagi dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 Pemprov menargetkan APBD hingga 2021 sebesar Rp5,3 triliun dengan asumsi peningkatan APBD setiap tahunnya sebesar Rp300 miliar.
Menanggapi kondisi ini, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PKS Rudi Wijaya, mengingatkan Pemprov Jambi untuk benar-benar mengalokasikan dana yang ada tepat sasaran dengan mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan daerah yang ada.
"Jadi fokuskan saja pada program yang telah tersusun dalam visi-misi Jambi tuntas. Sambil mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan daerah yang ada saat ini," kata Rudi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar mengatakan bahwa Pemprov ke depan harus benar-benar merumuskan program-program skala prioritas.
"Jangan lari dari itu,kita di dewan tentunya sangat mendukung sepanjang itu untuk pelayanan masyarakat. Dan kita kan mengawasi program-program yang tidak berhubungan dengan peningkatan pelayanan," kata Syahbandar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Sudah kita siapkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana asumsi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017 sama dengan asumsi APBD TA 2016," kata Ridham di Jambi, Senin.
Ridham yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi itu, juga mengatakan bahwa asumsi APBD itu sudah disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi 2017.
"Memang kita masih menggunakan asumsi-asumsi 2016 untuk menyusun APBD 2017 dan itu pastinya belum ada peningkatan. Karena kita belum menerima PMK tentang besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Perimbangan dari pusat. Jadi kita tidak bisa mengatakan ada peningkatan atau penurunan," katanya menjelaskan.
Khusus DAU dipastikan ada penambahan seiring imbas dari penyerahan Personel, Prasarana dan Sarana, serta Dokumen (P2D) SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
"Logikanya DAU kita bertambah karena ada tambahan 5.000-an lebih PNS kabupaten/kota yang menjadi PNS Provinsi Jambi. Begitu pula dengan gedung SMA/SMK, tentu ini akan menambah DAU kita," katanya.
Meski belum ada peningkatan APBD, namun pada postur pendapatan asli daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 12 persen atau sebesar Rp1,18 triliun dari tahun 2016 yang hanya Rp1,06 triliun.
Jika APBD menurun, dipastikan akan menghambat sejumlah program pembangunan yang telah dicanangkan Pemprov Jambi dalam visi Jambi Tuntas.
Apalagi dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 Pemprov menargetkan APBD hingga 2021 sebesar Rp5,3 triliun dengan asumsi peningkatan APBD setiap tahunnya sebesar Rp300 miliar.
Menanggapi kondisi ini, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PKS Rudi Wijaya, mengingatkan Pemprov Jambi untuk benar-benar mengalokasikan dana yang ada tepat sasaran dengan mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan daerah yang ada.
"Jadi fokuskan saja pada program yang telah tersusun dalam visi-misi Jambi tuntas. Sambil mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan daerah yang ada saat ini," kata Rudi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar mengatakan bahwa Pemprov ke depan harus benar-benar merumuskan program-program skala prioritas.
"Jangan lari dari itu,kita di dewan tentunya sangat mendukung sepanjang itu untuk pelayanan masyarakat. Dan kita kan mengawasi program-program yang tidak berhubungan dengan peningkatan pelayanan," kata Syahbandar.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016