Jambi (ANTARA Jambi) - Kawasan objek wisata taman bumi (geopark)di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ternyata tidak ada sinyal telepon seluler (blank spot) karena tidak tersedianya Base Transceiver Station (tower) di kawasan objek wisata ternama tersebut.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar di Jambi, Selasa, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk berkoordinasi dalam upaya penyediaan fasilitas jaringan seluler tersebut.
"Harus dibuka komunikasi, itu untuk pelayanan/kenyamanan pengunjung dan sebagai bentuk kemajuan daerah. Apalagi `geopark` Merangin diusulkan sebagai warisan dunia," kata Syahbandar.
Sebab itu pemerintah provinsi, kabupaten dan instansi terkait seperti Kominfo diminta bersinergi dalam mengembangkan akses komunikasi khususnya di objek wisata Jambi.
"Kita ambisinya meningkatkan pariwisata Jambi, sementara pengunjung susah berkomunikasi ketika berada di objek wisata. Saya pikir ini pincang," katanya menjelaskan.
Tidak hanya di `geoaprk`, objek wisata Candi Muarojambi juga `blank spot`, padahal Candi terluas di Asia Tenggara itu kata Syahbandar sudah menjadi ikon Jambi.
"Memang sudah selayaknya dipikirkan bagimana kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Jadi walaupun berada di Candi Muarojambi pengunjung yang liburan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga atau berkomunikasi soal bisnis," ujarnya.
DPRD katanya mendorong percepatan penyediaan layanan jaringan seluler di titik-titik keramaian sebagai bentuk pelayanan untuk kenyamanan pengunjung.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi Edi Erizon, membenarkan jika di kawasan `geopark` dan Candi Muarojambi dan beberapa objek wisata di Jambi tidak ada sinyal jaringan seluler.
Edi menjelaskan penyediaan layanan jaringan seluler kewenanganya ada di pemerintah daerah itu sendiri. Sebab membangun jaringan harus ada kerjasama seperti pembebasan lahan dan bagi hasil.
"Mungkin Pemda setempat sudah ada kerjasama membangun fasilitas jaringan seluler, tapi mungkin belum nampak atau ada kendala lain. Disbudpar sebagai pengguna jasanya tentu sangat mendukung adanya fasilitas layanan itu," kata Edi.
Menurutnya, di kawasan wisata biasanya pengunjung langsung ingin update. Mempromosikan foto-foto atau video mereka yang tengah berada di objek wisata melalui media sosial. Akibat tidak tersedia layanan tersebut tentu kabar itu juga tertunda.
"Kita tau sinyal untuk komunikasi, pengunjung itu kepingin langsung promo. Tapi energi untuk menyampaikan itu tidak tersedia, akhirnya kabar beritanya hanya nyangkut di udara," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ar Syahbandar di Jambi, Selasa, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk berkoordinasi dalam upaya penyediaan fasilitas jaringan seluler tersebut.
"Harus dibuka komunikasi, itu untuk pelayanan/kenyamanan pengunjung dan sebagai bentuk kemajuan daerah. Apalagi `geopark` Merangin diusulkan sebagai warisan dunia," kata Syahbandar.
Sebab itu pemerintah provinsi, kabupaten dan instansi terkait seperti Kominfo diminta bersinergi dalam mengembangkan akses komunikasi khususnya di objek wisata Jambi.
"Kita ambisinya meningkatkan pariwisata Jambi, sementara pengunjung susah berkomunikasi ketika berada di objek wisata. Saya pikir ini pincang," katanya menjelaskan.
Tidak hanya di `geoaprk`, objek wisata Candi Muarojambi juga `blank spot`, padahal Candi terluas di Asia Tenggara itu kata Syahbandar sudah menjadi ikon Jambi.
"Memang sudah selayaknya dipikirkan bagimana kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Jadi walaupun berada di Candi Muarojambi pengunjung yang liburan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga atau berkomunikasi soal bisnis," ujarnya.
DPRD katanya mendorong percepatan penyediaan layanan jaringan seluler di titik-titik keramaian sebagai bentuk pelayanan untuk kenyamanan pengunjung.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi Edi Erizon, membenarkan jika di kawasan `geopark` dan Candi Muarojambi dan beberapa objek wisata di Jambi tidak ada sinyal jaringan seluler.
Edi menjelaskan penyediaan layanan jaringan seluler kewenanganya ada di pemerintah daerah itu sendiri. Sebab membangun jaringan harus ada kerjasama seperti pembebasan lahan dan bagi hasil.
"Mungkin Pemda setempat sudah ada kerjasama membangun fasilitas jaringan seluler, tapi mungkin belum nampak atau ada kendala lain. Disbudpar sebagai pengguna jasanya tentu sangat mendukung adanya fasilitas layanan itu," kata Edi.
Menurutnya, di kawasan wisata biasanya pengunjung langsung ingin update. Mempromosikan foto-foto atau video mereka yang tengah berada di objek wisata melalui media sosial. Akibat tidak tersedia layanan tersebut tentu kabar itu juga tertunda.
"Kita tau sinyal untuk komunikasi, pengunjung itu kepingin langsung promo. Tapi energi untuk menyampaikan itu tidak tersedia, akhirnya kabar beritanya hanya nyangkut di udara," katanya menambahkan.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016