Jambi (ANTARA Jambi) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jambi menyasar nelayan di daerah itu untuk menjadi kepesertaan jaminan sosial tersebut supaya mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja.
"Kita tetap mengimbau terus supaya nelayan bisa ikut program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena pekerjaan sehari-hari itu mereka melaut dan itu risikonya cukup besar sehingga perlu adanya perlindungan," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jambi Hermunanto di Jambi, Jumat.
Potensi dan jumlah nelayan di Jambi menurut dia cukup banyak, yaitu berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah pantai timur Provinsi Jambi.
"Nanti kita bisa bersinergi dengan dinas terkait di daerah, kita surati dinasnya, pada prinsipnya jika sudah dikasih pemahaman pasti mereka mau," katanya.
Sinergi dengan berbagai pihak terkait itu, katanya, merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran para nelayan tentang pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerja dari risiko pekerjaan mereka.
"Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama dan tahun 2017 tenaga kerja informal termasuk dari sektor nelayan bisa mendapat perlindungan jaminan sosial," ujarnya.
Pekerja informal dari sektor nelayan itu merupakan termasuk pekerjaan yang penuh risiko karena setiap harinya berhadapan dengan gelombang laut.
Pekerjaan nelayan tersebut masuk pada kategori pekerjaan bukan penerima upah (BPU) sehingga perlindungan yang diberikan kepada nelayan bisa mencakup dua program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Sesuai regulasinya, pilihan kepesertaan untuk dua program tersebut hanya terbatas pada pekerja bukan penerima upah, dengan iuran Rp16.800 per bulan," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Kita tetap mengimbau terus supaya nelayan bisa ikut program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena pekerjaan sehari-hari itu mereka melaut dan itu risikonya cukup besar sehingga perlu adanya perlindungan," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jambi Hermunanto di Jambi, Jumat.
Potensi dan jumlah nelayan di Jambi menurut dia cukup banyak, yaitu berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah pantai timur Provinsi Jambi.
"Nanti kita bisa bersinergi dengan dinas terkait di daerah, kita surati dinasnya, pada prinsipnya jika sudah dikasih pemahaman pasti mereka mau," katanya.
Sinergi dengan berbagai pihak terkait itu, katanya, merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran para nelayan tentang pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerja dari risiko pekerjaan mereka.
"Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama dan tahun 2017 tenaga kerja informal termasuk dari sektor nelayan bisa mendapat perlindungan jaminan sosial," ujarnya.
Pekerja informal dari sektor nelayan itu merupakan termasuk pekerjaan yang penuh risiko karena setiap harinya berhadapan dengan gelombang laut.
Pekerjaan nelayan tersebut masuk pada kategori pekerjaan bukan penerima upah (BPU) sehingga perlindungan yang diberikan kepada nelayan bisa mencakup dua program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Sesuai regulasinya, pilihan kepesertaan untuk dua program tersebut hanya terbatas pada pekerja bukan penerima upah, dengan iuran Rp16.800 per bulan," katanya menambahkan.
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016