Jambi (ANTARA Jambi) - Alokasi anggaran kesehatan Pemprov Jambi tahun 2017 hanya 6,94 persen dari besaran nilai APBD sebesar Rp4,163 triliun atau hanya sebesar Rp298,85 miliar.
Namun secara aturan jumlah itu belum memenuhi amanat UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang diwajibkan dianggarkan tiap daerah sebesar 10 persen dari nilai APBD, kata anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Gerindra Muhammadiyah .
"Jangan terdengar adanya kesenjangan layanan antara RS pemerintah dengan RS swasta. Ini jelas ke depan bakal ada efek negatif dengan anggaran untuk sektor kesehatan yang minim," katanya di Jambi, Jumat.
Menurutnya, dengan alokasi yang tergolong kurang itu, Pemprov Jambi harus tetap meningkatkan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.
Dia berharap Pemprov Jambi bisa lebih mengkaji lagi anggaran untuk sektor kesehatan, karena ini merupakan salah satu layanan dasar kepada masyarakat.
"Jangan sampai pelayanan di tiap Puskesmas ataupun rumah sakit malah menurun akibat anggaran yang disediakan sedikit," tegasnya.
Anggota DPRD Fraksi Restorasi Nurani Kusnindar mengatakan anggaran di sektor kesehatan yang dianggarkan Pemprov Jambi tidak sesuai aturan.
"Dari pusat sudah menegaskan bahwa APBD di tiap daerah 10 persennya harus untuk sektor kesehatan, ini kan sudah menyalahi aturan," katanya.
Kusnindar mengimbau Pemprov Jambi untuk tidak memperbanyak program lain sehingga urusan dasar khususnya kesehatan tidak terpenuhi sebagaimana kewenangan yang diatur.
"Ini program dasar untuk masyarakat. Jangan sampai ada dampak negatif ke depanya," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengakui penetapan anggaran untuk sektor kesehatan tidak sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat. Namun Zola lebih menginginkan adanya peningkatan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi.
Jika dilihat dalam rencana APBD Pemprov Jambi di 2017, belanja infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan sebesar Rp909,40 miliar atau setara 46,72 persen dari total belanja langsung.
"Sebenarnya kekuatan dana kita tidak seimbang. Saya turun ke lapangan selama ini, permintaan infrastruktur oleh masyarakat di Provinsi Jambi mencapai 90 persen. Makanya saya memfokuskan peningkatan infrastruktur dulu," katanya.
"Ini dilema, kalau kita mengikuti aturan, permintaan masyarakat tidak terpenuhi. Ini belum berbicara pembangunan pengairan di sektor pertanian, irigasi yang juga biayanya besar," katanya menjelaskan.
Meski demikian, dia tetap akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk memberikan program yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Misalnya masyarakat yang mau berobat ke luar daerah, itu kita upayakan dibiayai oleh pemerintah," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Namun secara aturan jumlah itu belum memenuhi amanat UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang diwajibkan dianggarkan tiap daerah sebesar 10 persen dari nilai APBD, kata anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Gerindra Muhammadiyah .
"Jangan terdengar adanya kesenjangan layanan antara RS pemerintah dengan RS swasta. Ini jelas ke depan bakal ada efek negatif dengan anggaran untuk sektor kesehatan yang minim," katanya di Jambi, Jumat.
Menurutnya, dengan alokasi yang tergolong kurang itu, Pemprov Jambi harus tetap meningkatkan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.
Dia berharap Pemprov Jambi bisa lebih mengkaji lagi anggaran untuk sektor kesehatan, karena ini merupakan salah satu layanan dasar kepada masyarakat.
"Jangan sampai pelayanan di tiap Puskesmas ataupun rumah sakit malah menurun akibat anggaran yang disediakan sedikit," tegasnya.
Anggota DPRD Fraksi Restorasi Nurani Kusnindar mengatakan anggaran di sektor kesehatan yang dianggarkan Pemprov Jambi tidak sesuai aturan.
"Dari pusat sudah menegaskan bahwa APBD di tiap daerah 10 persennya harus untuk sektor kesehatan, ini kan sudah menyalahi aturan," katanya.
Kusnindar mengimbau Pemprov Jambi untuk tidak memperbanyak program lain sehingga urusan dasar khususnya kesehatan tidak terpenuhi sebagaimana kewenangan yang diatur.
"Ini program dasar untuk masyarakat. Jangan sampai ada dampak negatif ke depanya," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengakui penetapan anggaran untuk sektor kesehatan tidak sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat. Namun Zola lebih menginginkan adanya peningkatan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi.
Jika dilihat dalam rencana APBD Pemprov Jambi di 2017, belanja infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan sebesar Rp909,40 miliar atau setara 46,72 persen dari total belanja langsung.
"Sebenarnya kekuatan dana kita tidak seimbang. Saya turun ke lapangan selama ini, permintaan infrastruktur oleh masyarakat di Provinsi Jambi mencapai 90 persen. Makanya saya memfokuskan peningkatan infrastruktur dulu," katanya.
"Ini dilema, kalau kita mengikuti aturan, permintaan masyarakat tidak terpenuhi. Ini belum berbicara pembangunan pengairan di sektor pertanian, irigasi yang juga biayanya besar," katanya menjelaskan.
Meski demikian, dia tetap akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk memberikan program yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Misalnya masyarakat yang mau berobat ke luar daerah, itu kita upayakan dibiayai oleh pemerintah," katanya menambahkan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016