Jambi, Antarajambi.com - Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar memaparkan kondisi riil pertahanan dan keamanan Provinsi Jambi serta upaya untuk mendukung implementasi penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan negara kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
Paparan tersebut disampaikan Wagub ketika menerima kunjungan anggota Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan anggota tim kajian di kantor Gubernur Jambi, Senin.
Tim Wantimpres yang berkunjung ke Jambi tersebut adalah Letjen Purn M.Yusuf Kartanegara, Mayjen TNI Purn. Mashudi Darto, M.Faried , Dwi Kusumo Hadindito, Mayjen Purn Dr I Gusti Putu Buana dan Brigjend TNI Dr Moch Afifudin.
Wagub menjelaskan, Provinsi Jambi memiliki penduduk yang relatif besar dan heterogen yang berdomisili di sebelas kabupaten/kota, dan memiliki potensi konflik yang relatif besar.
Dikatakannya, kebijakan Pemprov Jambi Jambi terkait UU No. 3/2002, Perpres No. 97/2015 dan Permenhan 19/2016 itu yaitu Pergub No. 11/2009 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa dan Pergub No. 16/2011 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kemudian Pergub No. 19/2011 tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pergub No. 18/2012 tentang Kominda, Pergub No. 33/2012 tentang Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing serta Perda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
"Peran dan fungsi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyikapi pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter adalah dengan cara melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat," kata Wagub.
Hal itu dilakukan sebagai upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap segala kemungkinan ancaman yang akan membahayakan keutuhan NKRI.
Selain itu Pemprov Jambi kata Wagub terus melakukan sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat dengan melibatkan Polda, Korem, Kajati, Binda Jambi sebagai narasumber.
"Hal lain yang dilakukan adalah dengan peningkatan efektivitas tugas Forkompimda sampai ke tingkat kecamatan," kata Wagub.
Menurutnya, Provinsi Jambi termasuk Provinsi yang aman, walaupun ada demonstrasi tetapi masih bisa diatasi oleh pemerintah.
"Ancaman ujaran kebencian mendapatkan perhatian kami, karena Provinsi Jambi menjadi jalur lintas baik melalui darat, laut dan udara, sangat gampang untuk masuk ke Jambi melalui perairan timur Jambi dari Batam," katanya lagi.
Selama ini, lanjutnya, Pemerintah Jambi menghormati sesuai dengan kearifan lokal, semua masyarakat yang datang diterima dengan baik, namun sekarang zaman sudah berubah dan memaksa pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap kedatangan orang-orang baru.
Sementara itu, Pimpinan rombongan, Letjen Purn M.Yusuf Kartanegara menyatakan bahwa kunjungan ke beberapa daerah termasuk Jambi dilaksanakan untuk membuat suatu kajian bidang pertahanan kemananan.
"Terkait dengan situasi kondisi umum kelembagaan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta kondisi keamanan daerah, Provinsi Jambi dipilih sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi karena Jambi sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman budaya dan daerah yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang penting di Sumatera," kata Yusuf.
Yusuf menyatakan, kunjungan kerja Watimpres juga dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi-instansi tertentu di Jambi tentang persoalan subtansial di lapangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pertahanan keamanan.
"Persoalan-persoalan yang ditemukan akan menjadi masukan bagi Tim Kajian anggota Hankam untuk menyelesaikan tugas kajiannya, termasuk menyusun nasihat dan pertimbangan bagi presiden dalam merumuskan kebijakan, serta strategi dan upaya memperkuat pertahanan nonmiliter. Sehingga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetap utuh dan kokoh selamanya," kata Yusuf.
Rombongan Watimpres berada di Jambi sejak 17 hingga 20 September, selain melakukan pertemuan dengan Wagub, tim ini akan mengunjungi Makorem 042/Garuda Putih, Binda Provinsi Jambi, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi, BNNP Jambi, Pelaksana Tugas Pokok Kemhan Jambi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Paparan tersebut disampaikan Wagub ketika menerima kunjungan anggota Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan anggota tim kajian di kantor Gubernur Jambi, Senin.
Tim Wantimpres yang berkunjung ke Jambi tersebut adalah Letjen Purn M.Yusuf Kartanegara, Mayjen TNI Purn. Mashudi Darto, M.Faried , Dwi Kusumo Hadindito, Mayjen Purn Dr I Gusti Putu Buana dan Brigjend TNI Dr Moch Afifudin.
Wagub menjelaskan, Provinsi Jambi memiliki penduduk yang relatif besar dan heterogen yang berdomisili di sebelas kabupaten/kota, dan memiliki potensi konflik yang relatif besar.
Dikatakannya, kebijakan Pemprov Jambi Jambi terkait UU No. 3/2002, Perpres No. 97/2015 dan Permenhan 19/2016 itu yaitu Pergub No. 11/2009 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa dan Pergub No. 16/2011 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kemudian Pergub No. 19/2011 tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pergub No. 18/2012 tentang Kominda, Pergub No. 33/2012 tentang Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing serta Perda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
"Peran dan fungsi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyikapi pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter adalah dengan cara melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat," kata Wagub.
Hal itu dilakukan sebagai upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap segala kemungkinan ancaman yang akan membahayakan keutuhan NKRI.
Selain itu Pemprov Jambi kata Wagub terus melakukan sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat dengan melibatkan Polda, Korem, Kajati, Binda Jambi sebagai narasumber.
"Hal lain yang dilakukan adalah dengan peningkatan efektivitas tugas Forkompimda sampai ke tingkat kecamatan," kata Wagub.
Menurutnya, Provinsi Jambi termasuk Provinsi yang aman, walaupun ada demonstrasi tetapi masih bisa diatasi oleh pemerintah.
"Ancaman ujaran kebencian mendapatkan perhatian kami, karena Provinsi Jambi menjadi jalur lintas baik melalui darat, laut dan udara, sangat gampang untuk masuk ke Jambi melalui perairan timur Jambi dari Batam," katanya lagi.
Selama ini, lanjutnya, Pemerintah Jambi menghormati sesuai dengan kearifan lokal, semua masyarakat yang datang diterima dengan baik, namun sekarang zaman sudah berubah dan memaksa pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap kedatangan orang-orang baru.
Sementara itu, Pimpinan rombongan, Letjen Purn M.Yusuf Kartanegara menyatakan bahwa kunjungan ke beberapa daerah termasuk Jambi dilaksanakan untuk membuat suatu kajian bidang pertahanan kemananan.
"Terkait dengan situasi kondisi umum kelembagaan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta kondisi keamanan daerah, Provinsi Jambi dipilih sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi karena Jambi sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman budaya dan daerah yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang penting di Sumatera," kata Yusuf.
Yusuf menyatakan, kunjungan kerja Watimpres juga dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi-instansi tertentu di Jambi tentang persoalan subtansial di lapangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pertahanan keamanan.
"Persoalan-persoalan yang ditemukan akan menjadi masukan bagi Tim Kajian anggota Hankam untuk menyelesaikan tugas kajiannya, termasuk menyusun nasihat dan pertimbangan bagi presiden dalam merumuskan kebijakan, serta strategi dan upaya memperkuat pertahanan nonmiliter. Sehingga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetap utuh dan kokoh selamanya," kata Yusuf.
Rombongan Watimpres berada di Jambi sejak 17 hingga 20 September, selain melakukan pertemuan dengan Wagub, tim ini akan mengunjungi Makorem 042/Garuda Putih, Binda Provinsi Jambi, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi, BNNP Jambi, Pelaksana Tugas Pokok Kemhan Jambi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017