Jambi, Antarajambi.com - Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi (Unja) bersama Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) menggelar workshop berkonsep haluan negara.
Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan dengan "Konsep Haluan Negara dalam Bidang Politik" itu digelar di salah satu hotel di Jambi, Sabtu (9/12).
Workshop dibuka langsung Rektor Unja Prof Johni Najwan dan dihadiri Anggota Badan Pengkajian MPR, Prof John Pieris.
Rektor Unja dalam sambutannya mengatakan workshop yang digelar merupakan kerjasama Unja dan BP MPR, salah satu yang yang dikaji yakni isu politik yang terjadi di Indonesia saat ini.
"Saat ini memang banyak konsep di bidang politik yang tidak sesuai dengan filosopi dan Undang-undang dasar 1945, ini terbukti dari fenomena politik yang tejadi di tanah air kita," kata Prof Johni.
Kemudian katanya, dalam worshop perlu mengkaji ulang apakah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sudah terlupakan bisa kembali dirumuskan, karena tanpa GBHN tentu akan sulit membuat kebijakan terarah.
"Di workshop ini kita kembali mengkaji tentang GBHN dalam bidang politik. Ini penting," katanya.
Johni berharap workshop dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang brilian dari peserta dan narasumber serta menghasilkan konsep yang sustainable untuk kemajuan bangsa dan negara.
Dalam workshop itu diikuti puluhan peserta baik akedemisi maupun mahasiswa Fisipol Unja. Anggota BP MPR Prof John Peris menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan dengan "Konsep Haluan Negara dalam Bidang Politik" itu digelar di salah satu hotel di Jambi, Sabtu (9/12).
Workshop dibuka langsung Rektor Unja Prof Johni Najwan dan dihadiri Anggota Badan Pengkajian MPR, Prof John Pieris.
Rektor Unja dalam sambutannya mengatakan workshop yang digelar merupakan kerjasama Unja dan BP MPR, salah satu yang yang dikaji yakni isu politik yang terjadi di Indonesia saat ini.
"Saat ini memang banyak konsep di bidang politik yang tidak sesuai dengan filosopi dan Undang-undang dasar 1945, ini terbukti dari fenomena politik yang tejadi di tanah air kita," kata Prof Johni.
Kemudian katanya, dalam worshop perlu mengkaji ulang apakah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sudah terlupakan bisa kembali dirumuskan, karena tanpa GBHN tentu akan sulit membuat kebijakan terarah.
"Di workshop ini kita kembali mengkaji tentang GBHN dalam bidang politik. Ini penting," katanya.
Johni berharap workshop dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang brilian dari peserta dan narasumber serta menghasilkan konsep yang sustainable untuk kemajuan bangsa dan negara.
Dalam workshop itu diikuti puluhan peserta baik akedemisi maupun mahasiswa Fisipol Unja. Anggota BP MPR Prof John Peris menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.(Ant)
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017