){kind=link}
Jambi, Antaranews Jambi - Bupati Muarojambi Hj Masnah Busyro meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah itu untuk lebih menekankan disiplin jam kerja, mulai dari masuk dan pulang kerja.
Hal itu disampaikan Bupati Masnah saat menjadi inspektur upacara pada HUT Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Damkar dan Linmas di Lapangan Bukit Cinto Kenang Kompleks Pemkab Muarojambi di Sengeti, Senin.
Pemkab Muarojambi rutin menggelar upacara terkait Hari Kesadaran Nasional (HKN) setiap pertengahan bulan, biasanya tanggal 17 setiap bulannya.
"Diharapkan semuanya meningkatkan kedisiplinan, termasuk saat masuk dan pulang kerja. Terlebih mulai tahun 2018 ini ASN mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang harus dijawab dengan peningkatkan kinerja dan kedisiplinan," kata bupati perempuan pertama di Provinsi Jambi itu.
Ia mewanti-wanti, agar para abdi negara tersebut memegang komitmen, menjaga integritas, tertib dan bekerja sebaik mungkin dalam menjalankan tugasnya.
Ia menegasnya, akan mencabut tunjangan penghasilan pegawai itu bila ASN tidak menunjukkan peningkatan kinerja dan tidak tertib dalam bertugas.
"Bila tahun ini masih ada yang kurang disiplin, TPP akan kita hapus. Anggarannya cukup besar, bila tidak dijawab dengan peningkatan kinerja, lebih baik diarahkan untuk infrastruktu, pendidikan dan lainnya," katanya.
Hal itu kerap disampaikannya dalam berbagai kesempatan dan amanatnya diharapan para ASN di lingkungan Setda Pemkab Muarojambi maupun saat lakukan kunjungan ke kecamatan dan desa di daerah itu.
Pada kesempatan itu ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muarojambi sebagai aparat penjaga dan penegakan Peraturan Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya drngan baik serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai.
Bupati Muarojambi komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, partisipatif, akuntabel dan transparan.
Bupati Masnah selalu menekankan kepada para camat dan kepala desa untuk selalu melibatkan masukan masyarakatnya dalam membahas dan menentukan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Termasuk memperhatikan manajemen penggunaan dan pelaporan anggaran yang digunakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Hal itu disampaikan Bupati Masnah saat menjadi inspektur upacara pada HUT Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Damkar dan Linmas di Lapangan Bukit Cinto Kenang Kompleks Pemkab Muarojambi di Sengeti, Senin.
Pemkab Muarojambi rutin menggelar upacara terkait Hari Kesadaran Nasional (HKN) setiap pertengahan bulan, biasanya tanggal 17 setiap bulannya.
"Diharapkan semuanya meningkatkan kedisiplinan, termasuk saat masuk dan pulang kerja. Terlebih mulai tahun 2018 ini ASN mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang harus dijawab dengan peningkatkan kinerja dan kedisiplinan," kata bupati perempuan pertama di Provinsi Jambi itu.
Ia mewanti-wanti, agar para abdi negara tersebut memegang komitmen, menjaga integritas, tertib dan bekerja sebaik mungkin dalam menjalankan tugasnya.
Ia menegasnya, akan mencabut tunjangan penghasilan pegawai itu bila ASN tidak menunjukkan peningkatan kinerja dan tidak tertib dalam bertugas.
"Bila tahun ini masih ada yang kurang disiplin, TPP akan kita hapus. Anggarannya cukup besar, bila tidak dijawab dengan peningkatan kinerja, lebih baik diarahkan untuk infrastruktu, pendidikan dan lainnya," katanya.
Hal itu kerap disampaikannya dalam berbagai kesempatan dan amanatnya diharapan para ASN di lingkungan Setda Pemkab Muarojambi maupun saat lakukan kunjungan ke kecamatan dan desa di daerah itu.
Pada kesempatan itu ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muarojambi sebagai aparat penjaga dan penegakan Peraturan Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya drngan baik serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai.
Bupati Muarojambi komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, partisipatif, akuntabel dan transparan.
Bupati Masnah selalu menekankan kepada para camat dan kepala desa untuk selalu melibatkan masukan masyarakatnya dalam membahas dan menentukan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Termasuk memperhatikan manajemen penggunaan dan pelaporan anggaran yang digunakan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018