Jambi, (Antaranews Jambi) - Konsultasi publik Rancangan awal Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Pemprov Jambi 2019 fokus pada enam prioritas penguatan dan peningkatan sebagai upaya menyukseskan pembangunan provinsi itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Husni Jamal di Jambi, Selasa, mengatakan enam item yang menjadi prioritas pada RKPD yakni penguatan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan mutu SDM melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dam peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif.
Kemudian penguatan ketahanan pangan pengelolaan energi dan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta peningkatan mutu pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
"2019 kita mengangkat tema pembangunan yang merata dan berdaya saing dengan sasaran mengurangi angka kemiskinan menjadi satu digit," kata Husni Jamal usai menghadiri konsultasi publik tersebut.
Sebab itu dalam pembangunan, ia meminta agar pemerintah kota dan kabupaten untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, hal itu agar tidak ada tumpang tindih pengerjaan pembangunan.
Husni menyebut selama ini pemerintah banyak terlena dengan hal yang bukan wewenang pemerintah provinsi, namun ikut diambil oleh provinsi. Salah satunya pembangunan jalan lingkungan.
Ia menyampaikan masyarakat mengadukan persoalan jalan lingkungan ke provinsi, namun sebenarnya itu cukup diatasi oleh kabupaten/kota.
Untuk peningkatan mutu SDM melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, pemerintah provinsi akan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa.
Selain itu pemerintah juga menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata, meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik, pemberian beasiswa dan pembangunan RKB.
"Untuk bidang kesehatan pemerintah juga akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Kemudian meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, mencegah dan pengendalian penyakit, pemenuhan standar SDM kesehatan di fasilitas kesehatan," katanya menjelaskan.
Pemerintah katanya juga mendorong pembangunan kesetaraan gender, menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kebijakan dan regulasi.
Sedangkan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif, pihaknya akan mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai dan pemanfaatan inovasi.
Kemudian jasa produktif melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif, peningkatan ekspor produk hilirisasi dan penguatan kemitraan.
Sedangkan untuk ketahanan pangan, pemerintah akan meningkatkan layanan sektor pertanian. Diantaranya melalui penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan, kemudian memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat dan memantapkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.
"Kita juga akan meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan," katanya.
Untuk kebijakan pengelolaan energi dan SDA yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan, pihaknya akan meningkatkan peranan energi terbarukan, menurunkan luas lahan kritis, kemudian mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan hutan, meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan "good mining practice".
Sementara prioritas keenam adalah peningkatan mutu pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, untuk hal ini pemerintah akan meningkatkan tata kelola layanan publik, meningkatkan penggunaan e-govt dalam pelayanan publik, pengelola dan menata arsip dengan baik, meningkatkan kemampuan aparat pelayanan publik dan meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Selain itu, Pemprov Jambi juga fokus untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kemampuan ASN dan meningkatkan kamtibmas dengan menyelesaikan dan mencegah konflik sosial seperti penyelesaian batas administrasi daerah, serta meningkatkan upaya pengurangan penyalahgunaan narkoba.
Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Jambi, Tagor Mulya mengatakan konsultasi publik RKPD merupakan rancangan awal untuk suksesnya pembangunan ditahun mendatang.
Tagor berharap agar elemen-elemen masyarakat baik LSM, perguruan tinggi, asosiasi dan lain sebagainya yang diundang dalam konsultasi publik tersebut juga memberikan masukan, apa-apa saja program-program yang belum disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kita yakin belum semua program terhimpun dan terakomodir oleh OPD, maka dari itu pihak yang diundang untuk memberikan usulannya," kata Tagor.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Husni Jamal di Jambi, Selasa, mengatakan enam item yang menjadi prioritas pada RKPD yakni penguatan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan mutu SDM melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dam peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif.
Kemudian penguatan ketahanan pangan pengelolaan energi dan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta peningkatan mutu pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
"2019 kita mengangkat tema pembangunan yang merata dan berdaya saing dengan sasaran mengurangi angka kemiskinan menjadi satu digit," kata Husni Jamal usai menghadiri konsultasi publik tersebut.
Sebab itu dalam pembangunan, ia meminta agar pemerintah kota dan kabupaten untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, hal itu agar tidak ada tumpang tindih pengerjaan pembangunan.
Husni menyebut selama ini pemerintah banyak terlena dengan hal yang bukan wewenang pemerintah provinsi, namun ikut diambil oleh provinsi. Salah satunya pembangunan jalan lingkungan.
Ia menyampaikan masyarakat mengadukan persoalan jalan lingkungan ke provinsi, namun sebenarnya itu cukup diatasi oleh kabupaten/kota.
Untuk peningkatan mutu SDM melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, pemerintah provinsi akan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa.
Selain itu pemerintah juga menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata, meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik, pemberian beasiswa dan pembangunan RKB.
"Untuk bidang kesehatan pemerintah juga akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Kemudian meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, mencegah dan pengendalian penyakit, pemenuhan standar SDM kesehatan di fasilitas kesehatan," katanya menjelaskan.
Pemerintah katanya juga mendorong pembangunan kesetaraan gender, menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kebijakan dan regulasi.
Sedangkan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif, pihaknya akan mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai dan pemanfaatan inovasi.
Kemudian jasa produktif melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif, peningkatan ekspor produk hilirisasi dan penguatan kemitraan.
Sedangkan untuk ketahanan pangan, pemerintah akan meningkatkan layanan sektor pertanian. Diantaranya melalui penyediaan sarana prasarana, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan, kemudian memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat dan memantapkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.
"Kita juga akan meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan," katanya.
Untuk kebijakan pengelolaan energi dan SDA yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan, pihaknya akan meningkatkan peranan energi terbarukan, menurunkan luas lahan kritis, kemudian mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan hutan, meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan "good mining practice".
Sementara prioritas keenam adalah peningkatan mutu pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, untuk hal ini pemerintah akan meningkatkan tata kelola layanan publik, meningkatkan penggunaan e-govt dalam pelayanan publik, pengelola dan menata arsip dengan baik, meningkatkan kemampuan aparat pelayanan publik dan meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Selain itu, Pemprov Jambi juga fokus untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kemampuan ASN dan meningkatkan kamtibmas dengan menyelesaikan dan mencegah konflik sosial seperti penyelesaian batas administrasi daerah, serta meningkatkan upaya pengurangan penyalahgunaan narkoba.
Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Jambi, Tagor Mulya mengatakan konsultasi publik RKPD merupakan rancangan awal untuk suksesnya pembangunan ditahun mendatang.
Tagor berharap agar elemen-elemen masyarakat baik LSM, perguruan tinggi, asosiasi dan lain sebagainya yang diundang dalam konsultasi publik tersebut juga memberikan masukan, apa-apa saja program-program yang belum disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kita yakin belum semua program terhimpun dan terakomodir oleh OPD, maka dari itu pihak yang diundang untuk memberikan usulannya," kata Tagor.***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018